AMBON Tribun-Maluku.com- Kegiatan promosi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) berkualitas, dalam era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)bidang Kesehatan bersama mitra kerja, merupakan kerjasama Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan BPJS Kesehatan Cabang Ambon.
Anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBN Satuan Kerja (satker) BKKBN Provinsi Maluku tahun anggaran 2018.
Demikian laporan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Ir. J.W. Patty, M.Si pada acara Talk Show Promosi pelayanan KB/KR berkualitas dalam era SJSN bidang Kesehatan bersama mitra kerja bertempat di Ambon City Center (ACC) Passo Ambon, Rabu (31/10/2018).
Tujuannya adalah; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB/KR yang merata, Meningkatkan promosi dan sosialisasi pelayanana KB/KR yang berkualitas dalam SJSN bidang Kesehatan oleh mitra kerja,
Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan di Provinsi Maluku terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK), dan Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam advokasi dan KIE KB serta kesehatan reproduksi.
Menurut Patty, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang poduktif.
Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, termasuk didalamnya adalah pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR), yang harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma, agama, sosial budaya, dan etika profesi.
“Kerja sama yang sudah terjalin baik dengan Dinas Kesehatan maupun BPJS Kesehatan, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesehatan ber-KB di Provinsi Maluku,”ucapnya.
Diharapkan, target kinerja program KKBPK tahun 2018 yang tertuang dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bisa mencapai CPR pada posisi 65,8 persen, dan menurunkan Unmeet Need menjadi 10,14 persen dan TFR 3,0 persen.
Selain Talk Show, dilakukan juga pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari akseptor Implan 188 orang, IUD 2 orang, Pelayanan MOP 10 orang.(TM02)