Kairatu, Tribun Maluku: Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KB/KR) di Wilayah Khusus tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Puskesmas Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Rabu (24/07/2024).
Turut hadir dalam kegiatan itu adalah Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN RI, DR. Drs. Wahidin, M.Kes, Direktur Bina Pelayanan Wilayah Khusus, dr. Fajar Firdawati, MKM, Penjabat Bupati SBB yang diwakili oleh Sekda SBB, Ir. Levernae Tuasuun, M.Si, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie H. Ubro, S.Hut. M.Si, Dandim 1513/SBB/Yang mewakili, Kapolres SBB/Yang mewakili, Kajati SBB/Yang mewakili, Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan jajaran, Camat Kairatu, Marcoroy B. Lekaweal, Kepala Desa se-Kecamatan Kairatu serta undangan lainnya.
Deputi KB/KR BKKBN RI, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes dalam sambutannya mengatakan, program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR) menjadi salah satu upaya dalam rangka menurunkan angka stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, melalui program Pencegahan Kehamilan “Empat Terlalu” (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu sering dan Terlalu banyak) dengan penggunaan kontrasepsi.
Menurut DR. Wahidin, stunting akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi dalam waktu yang lama (kronis), disertai infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar.
“Anak pendek belum tentu stunting tetapi stunting pasti pendek,” katanya.
Berdasarkan Survay Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 angka stunting mengalami penurunan 0,1 persen yaitu dari 21,6 persen menjadi 21,5 persen.
Untuk Provinsi Maluku angka prevalensi stunting 26,1 persen tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurut hasil SKI naik menjadi 28,4 persen.
Sedangkan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat prevalensi stunting pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen menjadi 31,4 persen. (SSGI Seram Bagian Barat tahun 2022: 27,5 persen).
Hasil Pendataan Keluarga tahun 2023, kesertaan KB modern secara nasional mengalami peningkatan dari 59,4 persen menjadi 60,4 persen.
Untuk mCPR Provinsi Maluku masih di bawah angka nasional yaitu di angka 39,2 persen sedangkan Kabupaten Seram Bagian Barat lebih tinggi yaitu 39,4 persen.
Untuk kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) di Provinsi Maluku yaitu 24,1 persen sedangkan di Seram Bagian Barat 19,0 persen.
Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan program KB/KR yaitu terkait pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB/KR di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerataan akses masih menjadi kendala diantaranya: Ketersediaaan fasilitas kesehatan (Faskes) dan tenaga kesehatan (Nakes).Selain itu juga tantangan lainnya adalah kondisi geografis, budaya dan sosial yang berbeda antar wilayah.
Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan KB dan untuk meminimalisir terjadinya disparitas mCPR antar wilayah, BKKBN memiliki strategi dan program memperluas jangkauan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan KB bagi para Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah-wilayah khusus seperti wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan termasuk kawasan transmigrasi melalui penyelenggaraan program Prioritas Nasional (Pro PN) Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus, bekerja sama dengan mitra kerja terkait terutama dengan jajaran Kesehatan, Organisasi Profesi (IBI, IDI, POGI, dll), TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan lain-lain.
Dikatakan, tahun 2023 Kabupaten SBB mendapatkan dana BOKB Rp3,4 milyar dan terserap seluruhnya atau 99,11 persen. Khusus untuk penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari 392 juta berhasil diserap sebanyak 375 juta atau 95.63 persen.
Pada tahun 2024 dana BOKB Kabupaten SBB naik sebesar Rp3,9 milyar dan realisasi hingga bulan Juni 2024 masih 0 persen berdasarkan aplikasi MORENA.
Deputi KB/KR berharap, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bisa mengoptimalkan serapan BOKB ini dalam rangka peningkatan kesertaan KB dan percepatan penurunan stunting.
Kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR Wilayah Khusus di daerah wilayah transmigrasi di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan langkah nyata dari upaya untuk mempercepat penurunan stunting dan penurunan AKI dan AKB, melalui koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan multisektor dan multipihak (Pentahelix) tingkatan hingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa termasuk para Tenaga Lini Lapangan, Kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tenaga Kesehatan (Nakes).
Adanya koordinasi dan kolaborasi ini diharapkan dapat mendekatkan akses, memperluas jangkauan pemerataan pelayanan kesehatan terutama KB bagi PUS di wilayah-wilayah khusus dalam memenuhi hak reproduksinya melalui pemakaian kontrasepsi.
Berkaitan dengan kegiatan hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Seram Bagian Barat dan jajaran atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional Intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah Khusus wilayah transmigrasi. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
Ditempat yang sama, Penjabat Bupati SBB, Dr. Achmad Jais Eli, ST. M.Si yang diwakili oleh Sekda SBB, Ir. Levernae Tuasuun, M.Si, mengucapkan selamat datang kepada Deputi KB/KR BKKBN dan rombongan di bumi Saka Mese Nusa.
Pj. Bupati SBB dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda SBB mengatakan, program ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera.
Untuk menciptakan tujuan tersebut, tentunya keluarga berencana harus berhasil kita bentuk, baik secara kuantitas maupun kualitas, mengigat keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran, agar masyarakat mengatur keluarganya dengan baik.
Salah satu metode guna mengatur jumlah anak dan jarak hamil, tentunya melalui penggunaan alat kontrasepsi, sehingga Pemkab SBB sangat mendukung dengan dibukanya pelayanan KB dimaksud.
Ini merupakan upaya prevantif dalam mencegah terjadinya stunting melalui peran pengasuh 1000 hari pertama kehidupan yang memiliki anak dibawah usia 3 tahun.
Kepada masyarakat, Pj Bupati SBB mengajak untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dapatkan pelayanan KB secara gratis pada semua fasilitas kesehatan terdekat.
