Tiakur, Tribun Maluku: Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan Penguatan Koordinasi Pendampingan Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin dan Bidan serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting bagi Kader Bina Keluarga Balita dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Di Kampung KB di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Kegiatan tersebut dibuka dengan resmi oleh Kaper BKKBN Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, yang ditandai dengan pemukulan Tifa bertempat di Balai Desa Tutukey, Kecamatan Leti Kabupaten MBD, Jumat (18/10/2024).
Dalam sambutannya Kaper BKKBN Maluku mengatakan, salah satu program yang saat ini gencar dilakakan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat adalah upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
Hal ini disebabkan karena masalah Stunting memberikan dampak negatif yang berkepanjangan bagi pembagunan sumber daya manusia.
Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukan angka prevalensi stunting di Indonesia hanya mengalami penurunan 0.1% yaitu dari 21.6 menjadi 21.5%. Secara khusus Maluku, angka prevalensi stunting naik dari 26.1 menjadi 28.4%. Hal yang sama juga dialami di Kabupaten Maluku Barat Daya, angka prevalensi meningkat cukup besar dari 25.7 menjadi 29.9%.
Hal ini menunjukan, kita masih harus berupaya keras untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya.
BKKBN termasuk Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melaksanana berbagai program dan kegiatan untuk dapat memberikan intervensi sensitif dalam Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga khususnya para bidan, pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) serta pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh sasaran.
Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Tim Penggerak PKK dan Kader KB, menjadi mitra BKKBN dalam melakukan pendampingan kepada para sasaran terutama Ibu Hamil, Ibu Pascasalin dan keluarga Baduta dalam memberikan edukasi dan informasi yang tepat dalam pengasuhan tumbuh dan kembang anak, serta mendapatkan pelayanan kontrasepsi untuk dapat mengatur jarak kehamilan.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2023, kesertaan KB modern di Provinsi Maluku masih dibawah angka nasional yaitu diangka 39,2. Untuk kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Maluku yaitu 24,0.
Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program diantaranya pemerataan akses, peningkatan kualitas pelayanan serta kondisi geografis, budaya dan sosial yang berbeda antar wilayah.
Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan, BKKBN bekerjasama dengan mitra kerja terkait terutama dengan jajaran kesehatan, organisasi profesi (IBI, IDI, POGI, dll), TNI, POLRI, Pemerintah daerah, dll.
Untuk itu dengan adanya keberadaan para Bidan pada TPK sebagai mitra kerja BKKBN diharapkan dapat mendekatkan akses, memperluas jangkauan pemerataan pelayanan kesehatan terutama KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah-wilayah khusus dalam memenuhi hak reproduksinya, melalui pemakaian kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya, dan akan berdampak pada upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
Seiring pendampingan kepada Ibu Hamil dan pelayanan KB kepada ibu pascasalin, maka pendampingan dan pemberian edukasi akan dilanjutkan kepada keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun melalui pelayanan kelompok BKB, terutama tentang pengasuhan dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan anak.
1000 Hari Pertama kehidupan yang dimulai sejak masa konsepsi hingga anak berusia 2 tahun menjadi masa yang sangat penting dan menentukan pertumbuhan dan perkembangan mereka kedepannya.
Kelompok Bina Keluarga, diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua (ayah dan ibu) serta anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak dengan baik.
“Dengan adanya BKB kita berharap orang tua dan keluarga dapat memastikan anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas serta berkarakter,” ucapnya.
Kaper BKKBN Maluku mengajak para Kader, PKB/PLKB, tokoh masyarakat untuk tak jemu-jemu mengajak dan menggerakan para orang tua, terlebih khusus keluarga-keluarga beresiko stunting untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu serta dapat terus memantau tumbuh kembang anak melalui Kartu Kembana Anak (KKA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS).
Dikatakan, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu ikon Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa melalui Program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas
Dalam upaya pencegahan stunting, salah satu program yang dapat dilakukan di Kampung KB adalah Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu kegiatan Pemberdayaan kelompok masyaraka, sehingga, masyarakat desa ditempatkan bukanlah hanya sebagai obyek penerima manfaat (benefitiaries) yang tergantung pada pemberian dari pemerintah semata, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri sehingga terbuka ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi serta kreasi dalam memahami lingkungan dan sumber daya yang dimiliki.
Kaper BKKBN Maluku memberikan apresasi yang setinggi tingginya kepada seluruh Bidan, Kader, Pokja Kampung KB, PKB/PLKB, Pengelola Program di OPD, Instansi terkait dan semua pihak, yang dengan setia dan semangat menopang dan mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di daerah itu.
Hadir dalam acara itu, Sekretaris BKKBN Maluku bersama staf, Kepala Dinas OPD KB Kabupaten MBD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindag, Ketua IBI MBD, Camat Leti, Perangkat Desa Tutukey, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Para Bidan dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pokja Kampung KB, Kader BKB, Posyandu dan Kader UPPKA, serta PKB/PLKB Pembina.
