Dobo, Tribun-Maluku.com: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Rekonsiliasi Stunting serta Aksi 1 dan Aksi 2 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Aru.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey berlangsung, Senin (11/4/2022) di lantai dua BPKAD Kepulauan Aru.
Dalam sambutannya, Sogalrey mengatakan bahwa mencegah stunting tidak hanya menjadi tugas instansi leader, namun melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah Aru.
“Saya menginformasikan bahwa program percepatan penurunan stunting di Aru pada 3 tahun terakhir, mengalami fluktuatif yang berdampak pada indikator penetapan stunting secara akuntabel,” ucapnya.
Menurutnya, meski terkendala pengalokasian dana pasca kondisi refocushing APBD akibat pandemi Covid-19, namun pihaknya terus melakukan pemantauan hasil kerja beberapa Dinas terkait pada pengalokasian dana intervensi kegiatan pada percepatan penurunan stunting di Aru.
“Saya berharap kerja sama Mitra Organisasi Perangkat Daerah terus kami optimalkan dengan terus membangun jejaring kerjasama dengan instansi terkait, intervensi program pemerintah baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Sogalrey juga berharap dalam forum tersebut hasilnya dapat berdampak sesuai dengan indikator hasil mitra kerja secara berkala dalam upaya bersama pencegahan stunting, perbaikan gizi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, meningkatkan kualitas penyelenggara, pengembangan SDM, peningkatan upaya advokasi dan perencanaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, pemutakhiran data dan informasi.
Selain itu, pola hidup yang sehat harus menjadi budaya dan harus dimulai dari kesadaran diri sendiri, sehingga membantu percepatan penurunan stunting, serta membantu percepatan peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di Aru.
“Saya terus mengajak masyarakat untuk berkomitmen dalam memfasilitasi dan menggerakkan keluarga untuk memperbaiki pola asuh anak dan pola makan guna memenuhi asupan gizi yang baik bagi anak,” paparnya.
Meskipun data yang ia peroleh dari Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten, angka prevelensi stunting cenderung mengalami fluktuatif.
“Namun saya tetap optimis bahwa apa yang kita lakukan secara berkala dapat berdampak bagi cara pandang masyarakat tentang pentingnya kesehatan dapat berubah kearah yang lebih baik,” pungkas Sogalrey.
Sementara itu, Kepala BKKBN Maluku, Sarles Brabar mengatakan secara nasional Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ini diamanatkan kepada kepala BKKBN Republik Indonesia sebagai ketua pelaksana tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Karena Presiden memberikan tanggung jawab sampai tahun 2024 itu harus 14%, maka ini adalah pekerjaan besar yang tentunya dilakukan oleh Kepala BKKBN RI.
“Ini menjadi tanggung jawab negara, maka kita BKKBN di provinsi digerakkan untuk melaksanakan amanat amanat Perpres 72 itu. Karena kita mau melihat bahwa tahun 2022 sampai pada 2024 ini hanya tinggal 3 tahun saja. Tahun ini kita hitung tahun depan harus sudah dapat menunjukkan di semua provinsi harus ada perubahan. Makanya ahli-ahli kita menyusun strategi dan inovasi yang dilakukan agar semua lapisan masyarakat kita ikut sertakan,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap kepala dinas bersama jajarannya di Kabupaten Kepulauan Aru harus berkolaborasi dalam menurunkan angka stunting di daerah ini.
“Jadi hari ini kita melakukan aksi satu dan dua adalah aksi melakukan perencanaan-perencanaan karena aksi satu dan dua adalah sebagai aksi perencanaan yang mulai rapat rapat rapat serta menyusun perencanaan. Dari aksi satu menyusun perencanaan, aksi kedua juga sebagai perencanaan yang nanti aksi ketiga adalah dimasukkan ke rencana,” jelas Brabar.
