Ambon, Tribun Maluku : sejak dipimpin Moch Iqbal Tamher, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah Maluku mulai transparan kepada awak media di Maluku dalam memberikan penjelasan tentang kegiatan-kegiatan mereka di tahun 2025 dan juga menjelaskan tentang adanya efesiensi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum RI di tahun 2025
Ketika menjawab pertanyaan media ini saat konferensi pers yang dilakukan BPJN Maluku, pada Kamis (6/01) di kantor pemeliharaan Jembatan Merah Putih (JMP) Tantui Kota Ambon tentang masih sisanya sekitar 5 % dari kemantapan jalan Nasional di Maluku yang telah mencapai 95,44 %, Tamher mengatakan pada akhir tahun 2024 telah terjadi peningkatan 0,85%.
“Pada akhir tahun 2024 telah terjadi peningkatan 0,85% dibandingkan semester sebelumnya sebesar 95,44%, sehingga kemantapan jalan Nasional di Maluku menjadi 96, 29%, namun demikian ditahun 2025 ini terjadi efesiensi anggaran pada Kementerian PU,” tutur Tamher.
Jelas Tamher, pada tahun anggaran 2025 Kementerian PU mengusulkan total anggaran sebesar Rp. 110.95 Triliun, namun efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) kini hanya tersisa sekitar Rp 29,57 triliun dimana efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat bagi kementerian lembaga dalam hal ini Kementerian PUPR.
“Sehingga kami tidak bisa bangun jalan maupun jembatan baru pada ruas jalan nasional di Provinsi Maluku, pada tahun 2025 ini terpaksa kami menunda sejumlah proyek strategi di Maluku terkait adanya efisiensi anggaran ini, Untuk BPJN Maluku yang bisa dikerjakan dalam tahun anggaran 2025 ini hanyalah pemeliharaan jalan dan jembatan,”tegas Tamher,
Karena kata Tamher dana yang tadinya PAGU sebesar Rp. 600 miliar lebih, diefisienkan menjadi Rp. 212 M dan Kembali diturunkan lagi menjadi Rp. 127 miliar untuk belanja infrastruktur. Penghematan ini harus memastikan Asta Cita swasembada pangan tetap terdukung,” kata Tamher
Lanjut Tamher beberapa ruas jalan yang harusnya jadi prioritas untuk tahun 2025 tidak bisa dilaksanakan termasuk beberapa perbaikan jalan di Pulau Ambon seperti jalan pantai Mardika, jembatan Tawiri dan pengecatan JMP juga terancam tidak bisa di kerjakan.
“Meskipun terjadi pengurangan anggaran besar-besaran, namun BPJN Maluku tetap berupaya untuk melakukan pelayanan terbaik terutama pemeliharaan ruas jalan nasional yang ada di Maluku kendati sejumlah ruas jalan strategis untuk mendukung ketahanan pangan di Maluku harus tertunda akibat efisiansi tersebut.
“Meski tidak ada penambahan proyek strategis namun sejumlah proyek infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan akan dikaji ulang terutama proyek yang belum selesai akan ditinjau untuk memastikan prioritasnya sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah,”
Ujar,” Tamher
Ungkapnya efisiensi anggaran di kementrian PUPR tahun 2025 termasuk di sektor-sektor lain di luar belanja pegawai, dengan fokus utama pada infrastruktur yang dipotong sekitar 34,3 persen namun proyek-proyek yang dibiayai seperti hibah luar negeri dan surat berharga syariah negara, akan tetap diprioritaskan sehingga ada 13 jembatan di Maluku tetap diprioritaskan untuk diselesakan sesuai perjanjian kerja.
” Ada beberapa pos anggaran yang mendapat efisiensi signifikan yaitu: Alat Tulis Kantor (ATK): efisiensi 90 persen, Kegiatan Seremonial: efisiensi 56,9 persen, Rapat dan Seminar: efisiensi 45 persen, Infrastruktur: efisiensi 34,3 persen, Pemeliharaan dan Perawatan: efisiensi 10,2 persen,”ujarnya
Urai Tamher, Tercatat, jalan nasional di Maluku yang harus dipelihara meliputi Pulau Ambon 68,880 Km, Pulau seram 988,210 Km, Pulau Buru 253,870 Km, Pulau Yamdena 154,660 Km, Pulau Kei 72,220 Km, Pulau Wetar 44,849 Km, Pulau Aru 37,960 Km, Pulau Larat 50,870 Km, Pulau Selaru 20,300 Km, Puau Babar 62,840 Km, Pulau Marsela 34,500 Km, Pulau Moa 27,180 Km, Pulau Leti 14,670 km, Pulau Kisar 11,460 Km, dan Pulau Liran 7,760 Km.
“BPJN Maluku adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki tugas utama untuk menangani infrastruktur jalan nasional yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku dengan panjang 1.850,22 Km, dengan tugas dan fungsi yang strategis, BPJN Maluku memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
Infrastruktur jalan nasional yang dikelola oleh BPJN Maluku menjadi penghubung utama yang memungkinkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sehingga membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku,”demikian ungkap Tamher
Untuk di ketahui dalam konferensi pers ini di hadiri oleh KTU BPJN Maluku dan para kepala seksi serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.
