Ambon, Tribun Maluku: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2023 (PL-KUMKM 2023).
Rakor yang dibuka oleh Sekda Maluku, Ir. Sadli Ie, M.Si mewakili Gubernur Maluku bertempat di Hotel Santika Jl. Jenderal Soedirman Ambon, Rabu (30/8/2023), yang ditandai dengan pemukulan Tifa.
Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Maluku mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Gubernur menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan rapat koordinasi daerah tersebut, sebagai sarana untuk menyatuhkan persepsi, langkah dalam melaksanakan tugas di bidang statistik .
Gubernur Maluku juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku yang selalu bekerja dengan penuh semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Gubernur Maluku yang dibacakan Sekda Maluku antara lain: Pertama; Karakteristik dan keberadaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau KUMKM sangat dinamis dan berkembang.
Beragam kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUMKM membutuhkan indikator-indikator makro dan data mikro secara by nama by address, untuk menunjang basis data tunggal Koperasi dan UMKM dalam rangka penyediaan satu data KUMKMÂ yang akurat dan menyeluruh.
Kedua, pendataan lengkap Koperasi dan UMKM bertujuan untuk memperoleh data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian, untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha, unit usaha menurut wilayah maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha perusahaan dan memanfaatkan digitalisasi pada Koperasi dan UMKM.
Ketiga; ketersediaan data berupa gambaran kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan, untuk keperluan perencanaan dan evaluasi.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi, Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM (SIDT-KUMKM).
Pengembangan basis data tunggal dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penetapan secara pemantauan dan evaluasi program Koperasi dan UKM, dan pengukuran kinerja Koperasi dan UMKM.
Keempat; pelaksanaan PL-KUMKM tahun 2003 dapat terwujud dan berjalan dengan baik, jika semua elemen berkolaborasi mulai dari Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kabupaten/Kota, semua Stakeholder pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, seluruh elemen masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan PL-UMKM 2003 pada empat kabupaten/kota di Maluku, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Tual.
Gubernur Maluku menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya sehingga terwujud data yang akurat, berkualitas, dan dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaelapia, SE. M.Si dalam sambutannya mengatakan, Kegiatan PL-KUMKM merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah, kecil dan mikro yang berada dalam wilayah Negara Indonesia. Kegiatan PL-KUMKM dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2024.
Tujuan utama dari kegiatan PL-KUMKM adalah untuk mendapatkan profil data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.
Periode pendataan lapangan PL-KUMKM 2023 adalah 15 September s.d 14 Oktober 2023 dan Cakupan wilayah PL-KUMKM 2023 Provinsi Maluku meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Â Seram Bagian Barat dan Kota Tual.
Pattiwaelapian berharap, Tim BPS Kabupaten/Kota agar membuat Strategi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan timeline dan sumber daya yang tersedia, serta membagi tugas secara proporsional.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama untuk suksesnya PL-KUMKM tahun 2023, antara lain : Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara stakeholder yang terkait dengan PL-KUMKM2023; Â Memastikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan; Â Melakukan monitoring setiap tahapan pelaksanaan PL-KUMKM2023 sesuai dengan target yang dijadwalkan; Â Tertib dalam pengadministrasian dokumen pertanggungjawaban/pendukung setiap tahapan pelaksanaan PL-KUMKM2023, Â dan memastikan seluruh Koperasi dan UMKM telah terdata.
Keberhasilan pelaksanaan PL-KUMKM 2023 ini ditentukan oleh niat, tekad dan kesungguhan kita semua. Data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran tentang performa dan struktur ekonomi nasional, baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha dan sebagai roadmap untuk penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Ketua Panitia Rakor PL-KUMKM, Clif Ohman, SST melaporkan, tujuan dari Rakorda PL-KUMKM Â antara lain : Memperkuat koordinasi dan konsolidasi eksternal dan internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan PL-KUMKM Tahun 2023, Menyusun Strategi Persiapan Penyelesaian kegiatan PL-KUMKM Tahun 2023, Memperkuat Kolaborasi antara BPS Provinsi Maluku, BPS Kab/Kota, Pemeritah Daerah (OPD Terkait), Kementrian/Lembaga, dalam mendukung kegiatan PL-KUMKM Tahun 2023.
Sementara harapannya adalah: Memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, Terciptanya data Tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi: Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM atau SIDT-KUMKM.
Jumlah peserta Rakorda 75 orang terdiri dari: 29 orang dari BPS Provinsi, 20 orang dari BPS Kabupaten/Kota, 26 orang dari Dinas/OPD Provinsi/Kabupaten Kota/Instansi Vertikal/Lembaga Keuangan dan Wartawan
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang Narasumber masing-masing: Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaelapia, SE, M.Si; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Drs. Mohammad Nasir Kilkoda dan Pimpinan CV Nacha, Nike Lidiyastuti Aritovani, ST.