Jakarta,Tribun-Maluku.com : Misi untuk membangun Kabupaten MBD yang sejahtera yang diusung bupati Benyamin Thomas Noach dan wakil bupati Agustinus Lekwardai Kilykily tidak hanya slogan belaka. Pasalnya pada Senin (3/5) Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach kembali bertemu dengan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), guna melakukan pembicaraan lanjutan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten bertajuk bumi Kalwedo itu.
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta juga menghadirkan Direktur Pembangunan Jembatan Kementrian PUPR, Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Air Tanah dan Air Baku, Kementrian PUPR, Iriandi Azwartika, Direktur Bisnis Regional PT. PLN Sulawesi, Maluku, dan Papua, Syamsul Huda dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga.
Tetelepta dalam mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan bagian dari program “KSP Mendengar” yang dicanangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang bertujuan untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah
Febry Calvin Tetelepta menegaskan, KSP memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“daerah perbatasan di tanah air bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya,”ujar Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta, saat menerima Bupati MBD Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dikatakannya, koordinasi yang dilakukan ini sekaligus untuk memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan dengan Australia dan Timor Leste.
Dalam kesempatan itu Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Noach menuturkan, MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku. Pangkalnya, lanjut Noach, adalah infrastruktur yang sangat minim di daerah ini.
“Maluku Barat Daya sangat membutuhkan jalan lingkar, air bersih, serta listrik dan BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi rakyat”, jelas Noach.
Menjawab aspirasi Pemkab MBD, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan, Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jalan di MBD selama 2021-2024.
“Terhadap usulan ruas yang belum terakomodasi, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan perencanaan teknisnya terlebih dahulu, ” jelas Yudha.
Sementara itu, Direktur Air Tanah dan Air Baku Iriandi Azwartika menambahkan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan penyediaan air baku dan penyaluran air bersih di MBD. Hal ini terkait pula dengan upaya pengentasan stunting di daerah-daerah perbatasan.
Dukungan penuh untuk pembangunan perbatasan juga datang dari BUMN. Direktur Bisnis Regional PT. PLN Sulawesi, Maluku, dan Papua, Syamsul Huda menegaskan, PLN memastikan, seluruh desa di MBD akan teraliri listrik pada tahun 2023.
Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga menyampaikan, Pertamina tahun ini akan membangun dua SPBU baru guna menjalankan arahan Presiden terkait BBM Satu Harga.
Menyikapi hasil pertemuan bersama KSP, Bupati Noach menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan di MBD.
“Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia,”pungkas Noach.
