Dari Hut Provinsi Maluku Ke 76, Fraksi PKS Tetap Menjadi Pengontrol

Ambon,Tribun-Maluku.com : Pidato Gubernur Maluku Murad Ismail dalam perayaan hari ulang tahun ke 76 Provinsi Maluku tanggal 19 agustus tahun 2021di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku yang mengatakan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan 0,12 persen dan naik dari urutan 3 menjadi 4 secara Nasional.

Menanggapi pidato Gubernur ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku , Turaya Samal kepada wartawan Kamis (19/08/2021) mengatakan fraksi PKS menyambut baik Pidato Gubernur itu. Akan tetapi PKS akan melihat dan menyesuaikan pidato gubernur tersebut dengan kenyataan di lapangan, dan PKS selalu mengawal apa yang di sampaikan dalam pidato itu dengan kerja-kerja nyata Gubernur dan bawahannya.

Semoga apa yg di sampaikan dalam pidato Gubernur itu adalah data yang valit. kami juga tidak percaya begitu saja apa yang di katakan Gubernur, dan PKS akan kawal apa yang di sampaikan dalam Rapat Paripurna itu, semoga masyarakat tidak di berikan harapan bahwa ternyata Maluku sudah keluar dari kemiskinan, walaupun bukan 100 persen ,tapi intinya ada peningkatan dari peringkat 3 dan sudah berada pada peringkat 4 secara Nasional, ” jelas Turaya Samal.

Fraksi PKS lanjut Turaya Pada prinsipnya akan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang ada di Maluku.

Samal juga menyinggung terkait pengawasan beberapa waktu lalu, dimana mereka memberikan apresiasii kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD ), dari sisi kerja penyaluran anggaran tepat sasaran, dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik itu pemerintah, masyarakat, DPRD untuk peningkatan kemiskinana semoga bisa tercapai, kalau itu tetap berjalan dengan baik tahun-tahun kedepan.

“bahwa ada beberapa OPD yang di koreksi.
Seperti di Komisi II, misalkan Dinas Perikanan, apa yang di sampaikan lewat APBD juga APBN itu harus tepat sasaran dalam rangka menekan tingkat kemiskinan, karena OPD ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, ” ujarnya.

Disinggung terkait dengan dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI),Samal mengatakan. Dana SMI ini penyalurannya tidak merata di 11 kabupaten dan Kota dalam provinsi ini, juga banyak ketimpangan yang terjadi dalam penyaluran, dan penggunaannya bisa di bilang ada penyimpangan, karena program yang di lakukan tidak sesuai harapan dari masyarakat.

Samal lantas mencontohkan apa yang terjadi di Seram Bagian Barat, di mana pekerjaan jalan tidak sesuai harapan.