 |
| Narasumber Dalam Dialog |
AMBON Tribun-Maluku.com- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menggelar Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional Terkait Masuknya Orang Asing/Sindikat Internasional di Wilayah Indonesia di Provinsi Maluku bertempat di Swis Bell Hotel Ambon, Kmais (28/4).
Drs. Heru Matador, M.Si Kasubid Pengawasan Orang Asing Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, membuka dengan resmi sekaligus memberikan arahan pada Dialog Kebangsaan dimaksud.
Dalam 5 tahun terakhir situasi yang menonjol di Maluku ada 7 hal yakni; Konflik komunal, Konflik yang bernuansi sara, Separatisme RMS, Idiologi garis keras, Sengketa perbatasan, Kemungkinana intervensi asin.
 |
| Peserta Dialog |
Demikian arahan Drs. Titus F.L. Renwarin, M.Si Kabid Hubungan Antar Lembaga mewakili Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku. Dikatakan, Pemerintah Provinai Maluku memberikan apresiasi bagi terlaksananya Dialog Kebangsaan dimaksud, untuk melakukan pencegahan dini atau mengantisipasi masuknya orang asing/sindikat internasional di Indonesia dan Provinsi Maluku.
Ada 3 strategi umum yang dipakai Pemprov Maluku dalam mengantisipasi terjadinya konflik yaitu; Pencegah dini (Cedi), Hentikan masalah, dan Pemulihan paskah konflik. Aksion plannya adalah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik, membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama, dan membentuk Forum Kewasadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan mendorong peningkatan kinerja Kominda.
Badan Kesbangpol Promal telah menginisiasi pertemuan-pertemuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terhadap orang asing diperketat proses perizinan penelitian serta penindakan kapal nelayan asing di Aru dan Tual.
Drs. Hero Matador, M.Si dalam arahannya mengharapkan adanya kerjasama dan koordinasi menjadi komunikatif untuk melakukan deteksi dini terhadap masuknya orang asing ke Indonesia termasuk di Provinsi Maluku, termasuk Sindikat Internasional, Perdagangan Orang Asing dan Narkoba.
Jumlah peserta dialog sebanyak 100 orang berasal dari Unsur Pemerintah provinsi Maluku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, LSM dan Mahasiswa, dengan Narasumber dari Kesbangpol Promal, BIN Perwakilan Maluku dan Polda Maluku.(TM02)
