AMBON Tribun-Maluku.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggelar Forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), guna meningkatkan kualitas pendidikan
di daerah ini.
Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pemerintahan, dr. Frona Koedubun, M.Kes mewakili Sekda Maluku Hamin Bin Taher, SE membuka dengan resmi kegiatan tersebut, berlangsung di Marina Hotel, Kamis (9/3/2017).
Dikatakan, Peraturan Pemerintah nomor 147 tahun 2016, tentang Pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan, dalam sub urusan manajemen pendidikan mengalami perubahan kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi, sedangkan PAUD dan pendidikan dasar menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk itu Pemprov Maluku berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di mana tahun 2016 lalu Angka Melek Huruf mencapai 99 persen, capaian APK SMA/SMK 87 persen, meskipun capaian hasil integritas penyelenggaraan UN 2016 masih berada di bawah 75 persen.
Sedangkan hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2016 meningkat 51,02 persen jika dibandingkan tahun 2015 hanya mencapai 47,38 persen.
Pemprov terus mendorong penggunaan dan BOS yang tepat sasaran sehingga penguatan kapasitas dalam pengelolaan pendidikan menjadi sangat penting, guna peningkatan mamajemen perencanaan dan pengawasan menjadi efektiv, evisien dan bertanggungjawab, melalui pendekatan perencanaan pengawasan pendidikan dan kebudayaan.
Sementara itu ketua Panitia Husein Welaulu melaporkan, tujuan Forum RKPD adalah menyamakan persepsi, menyampaikan dan mensosialisasikan arah kebijakan, serta membangun koodinasi dan menyususn rencana kerja tahun 2018.
Peserta yang mengikuti RKPD berjumlah 60 orang dengan sumber dana DIPA Dinas Dikbud Provinsi Maluku tahun 2016.(TM04)
