Ambon, Tribun Maluku: Dampak dari kenaikkan harga beras jika dikomparasikan/dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia maka, Provinsi Maluku masih dalam taraf aman.
Kalau provinsi lain bergejolak, malahan harga beras lebih tinggi sampai Rp 14.000 – Rp 15.000/kg.
Namun kita di Maluku, Alhamdulillah, dengan adanya operasi pasar (OP), gelar pangan murah, dan distribusi beras cadangan pangan pemerintah (CPP), akhirnya mengurangi gejolak,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dr. Achmad Jais Ely, ST. M.Si di Ambon, Selasa (10/10/2023).
Menurut Dr. Jais, selain itu salah satu penyebab tidak terjadinya gejolah pada masyarakat di Provinsi Maluku adalah karena selama ini masyarakat di Maluku tidak semuanya tergantung pada beras.
Masyarakat di kota boleh tergantung dengan beras, namun masyarakat yang tinggal di pulau-pulau di Maluku tidak semuanya mengkonsumsi beras, namun mengkonsumsi pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, jagung, sukun, dan lain-lain, dan itu merupakan dampak positifnya.
Oleh karena itu, sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian bahwa masyarakat harus beralih kepada pangan lokal maka, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Maluku saat ini sedang menggalakan pangan lokal.
Salah satunya adalah kata Dr. Jais, dalam tahun ini Dinas Ketapang Promal membuat program Lumbung Pangan pada masing-masing gugus pulau.
Selama ini data yang dihimpun yang menjadi cakupan dari pada pangan nasional adalah potensi/lumbung padi di kabupaten sentra seperti Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah dan Buru, sementara kabupaten/kota yang lain tidak.
Sehingga yang perlu digalakan saat ini oleh Dinas Ketapang Maluku adalah daerah/kabupaten yang tidak bisa ditanami tanaman padi, namun mereka mempunyai ciri khas dengan pangan lokal maka harus dijadikan lumbung.
Mantan Kepala SUPM Waiheru itu mencontohkan, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan potensi pangan lokal jagung, maka akan dijadikan lumbung jagung di sana.
“Jadi masing-masing daerah dengan ciri khasnya, dengan keunggulan komparatifnya pangan lokal di sana kita akan buat lumbung,” ucap Dr. Jais.
Dengan demikian, ketika KM Sabuk Nusantara melayari wilayah kepulauan Maluku akan mengangkut potensi pangan dari satu daerah yang lebih untuk membantu daerah yang kurang.
“Jasi saya mau mengkonsepkan ini untuk selanjutnya memprogramkan dalam tahun 2024, baik melalui APBD Maluku maupun Dana Dekon yang akan diusulkan kepada Badan Pangan Nasional,” katanya.
Hal ini yang diminta oleh BAPANGAN yaitu bagaimana bisa memunculkan keunggulan komparatif pangan lokal di Provinsi Maluku.
