Ambon, Tribun Maluku: Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas PUPR Provinsi Maluku, Rivai Notanubun, ST., MT memastikan bahwa daerah irigasi (DI) yang ditangani oleh Dinas PUPR Maluku melalui Operasional dan Pemeliharaan (OP) dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat (petani) untuk menanam.
Hal ini karena kita memberdayakan petani lokal untuk melaksanakan OP, sehingga tiap bulan selalu dilaporkan oleh petugas-petugas OP di lapangan,” kata Rivai saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/11/2025).
Menurut Rivai, masyarakat (petani) yang memiliki lahan persawahan di lokasi-lokasi OP selalu dilibatkan untuk melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran irigasi.
Selain menjaga saluran air untuk tetap mengaliri di kawasan persawahan, masyarakat (petani) juga menjaga untuk membersihkan lingkungan.
“Jadi ada pembersihan lingkungan di kawasan irigasi, pembersihan lingkungan di kawasan persawahan, sehingga air irigasi yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (petani),” ungkapnya.
Melalui dana TPOP (Tugas Pembantuan Operasional Pemeliharaan) dari Kementerian PU, Dinas PUPR Maluku melalui Bidang Sumber Daya Air juga melaksanakan pemeliharaan DI Wai Geren dan Wai Apo dengan progress yang baik, sehingga kini sudah masuk musim tanam di dua DI tersebut.
Artinya, kata Rivai, irigasi-irigasi yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah kepada Dinas PUPR Maluku itu dapat dimanfaatkan untuk mengaliri air irigasi kepada persawahan yang dimanfaatkan oleh petani ataupun masyarakat sekitar.
Harapannya, Dinas PUPR Maluku bekerja semaksimal mungkin untuk menjawab predikasi BPS Maluku terkait produksi padi naik di tahun 2025 yaitu mencapai 5,1 ton GKP/ha dari tahun lalu yang hanya 3,8 ton GKP/ha.
Selain itu, untuk memenuhi arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa bahwa, kawasan-kawasan di Pulau Seram dan Pulau Buru menjadi sumber utama untuk mendukung swasembada pangan di daerah itu.
“Jadi meskipun dengan adanya efisiensi anggaran namun kita tetap optimalkan saluran irigasi yang sudah ada untuk di jaga, di operasionalkan, di pelihara agar yang sudah ada dapat dimanfaatkan. Selain itu Dinas PUPR juga berkoordinasi dengan BWS Maluku untuk mendorong pengembangan jaringan yang ada melalui dana Inpres, sehingga harapannya di tahun depan ada intervensi dana inpres di beberapa DI yang menajdi kewenangan provinsi,” tutupnya.
