Ambon, Tribun Maluku: Dinas Pertanian Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Swasembada Pangan guna membahas beberapa hal penting, bertempat di ruang Rapat lantai 3 Distan Maluku, Selasa (11/3/2025).
Pelaksanaan Rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional serta arahan Presiden dan Menteri Pertanian dalam rangka mendukung Asta Citra ke-2 khususnya rencana Swasembada pangan serta Sapta Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang sustainable, etis dan responsif.
Hal-hal yang dibahas dalam Rakor itu adalah: Rencana tanam dan panen padi, padi gogo dan jagung, Pembahasan perbaikan jaringan irigasi pertanian, Identifikasi kebutuhan alsintan, Distribusi pupuk bersubsidi, Serapan gabah/beras oleh Bulog serta Pembahasan dokumen KP3/SKKP3 pupuk bersubsidi.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si mengatakan, beberapa arahan Mentan yang harus ditindaklanjuti di daerah adalah melakukan percepatan luas tambah tanam (LTT).
Menurut Dr. Tauda, berdasarkan hasil evaluasi rata-rata LTT di Indonesia termasuk di Maluku mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 khususnya untuk periode Januari dan Februari.
Rencana LTT di bulan Maret untuk Provinsi Maluku seluas 2.135 hektar. Hal ini sudah dibahas dengan kabupaten kota secara virtual dan untuk empat daerah sentra yaitu Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur dapat menyampaikan kesanggupan di bulan Maret.
Akibat terjadi pergeseran waktu tanam di tahun 2024 yang seharusnya September namun molor sampai Desember 20204 dan Januari 2025, sehingga bulan Maret-April masih masuk dalam musim panen dan penanaman akan baru dimulai di bulan April 2025.
Untuk benih siap dieksekusi terutama di Maluku Tengah 100 ton, Buru 20 ton dan benih penangkar dari BSIP 20 ton sehingga total 140 ton siap dieksekusi untuk musim tanam bulan April.
Dalam rakor tersebut juga membahas target dukungan sarpras untuk pengairan dengan Balai Wilayah Sungai dan Dinas PUPR, dimana dari rencana target awal mengalami perubahan paska dilakukan efisiensi anggaran.
Dicontohkan, awalnya telah disepakati untuk penyelesaian bendung Wai Bubi di SBT karena kurang lebih 1000 hektar tidak bisa digunakan akibat terjadi sedimentasi pada bendung, dan pekerjaan bendung Wai Bubi ditunda sampai tahun 2026.
Meskipun demikian kata Dr. Tauda, ada beberapa daerah irigasi (DI) yang nanti akan dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai di tahun 2025 dengan total 927 hektar, dengan rincian: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waiapu di Buru 485 hektar, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waiapu sistim di Wai Pamali 338 hektar, dan pembangunan jaringan irigasi Samal kiri yang hanya dikerjakan 100,50 hektar sementara potensinya kurang lebih 3000 hektar, yang bisa dimanfaatkan namun karena keterbatasan anggaran.
Sedangkan untuk Dinas PUPR Provinsi Maluku rencana DAK untuk daerah Sari Putih tidak bisa dilaksanakan karena DAK semua dihapus.
Terhadap hal ini kata Dr. Tauda, dari hasil rakor telah dilakukan mapping untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementan untuk ditindaklanjuti.
Penyerapan gabah/beras sampai hari ini mencapai 30 persen dimana untuk Maluku Tengah 234 ton, Buru 35 ton dan SBB 132 ton. Rencana pada bulan Maret-April akan ada banyak panen sehingga akan dilakukan penyerapan gabah/beras oleh Bulog. Untuk beras komersial total capaian hingga saat ini 182 ton dan total capaian beras PSO hingga saat ini 356,65 ton dari target sampai 30 April 431 ton.
Soal Pupuk hingga saat ini semua sudah tersalur dengan baik dan tidak ada kendala.
Dr. Tauda meminta Kadis Pertanian pada 11 Kabupaten Kota di Maluku untuk melibatkan PPL (Penyuluh Lapangan) terutama Kepala BPP yang ada di kecamatan untuk terlibat langsung mengawal percepatan Luas Tambah Tanam.
Sesua SK Mentan terbaru untuk penanggung jawab Swasembada pangan baik padi gogo maupun regular untuk padi Imrida diberikan tanggung jawab kepada Kepala BSIP Maluku selaku penanggung jawab.
Untuk diketahui, hadir dalam rakor tersebut adalah Direktur Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Direktorat Tanaman Pangan Kementan RI hadir secara virtual, Kepala Bulog Maluku-Maluku Utara, Yang mewakili Kepala Dinas PUPR Maluku, Kepala Balai Sertifikasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon, Yang mewakili Kepala BWS Maluku, Kepala Dinas Pertania dan PUPR Kabupaten Kota se Maluku secara virtual, Kepala PT. Pupuk Indonesia Cabang Ambon, dan mitra.
