Ambon, Tribun Maluku: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di tahun 2025, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku menyelenggarakan rapat tindak lanjut Rakornas Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
Rapat yang berlangsung di kantor Distan Maluku Kamis kemarin (19/12/2024) itu, menjadi ajang penting untuk menyatukan visi dan strategi berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Hadir dalam Rapat tersebut masing-masing: Direktur Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Kepala Balai Sertifikasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku, Kepala Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Ambon, Direktur ID FOOD Maluku, Kepala PT. Pupuk Indonesia Cabang Ambon, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Maluku, Perwakilan BINDA Maluku, Perwakilan Perum BULOG Divre Maluku-Maluku Utara, Perwakilan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Perwakilan IRWASDA Gugus Ketahanan Pangan Polda Maluku, Perwakilan Aster Kasdam XVI/Pattimura, Perwakilan BAPPEDA Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, serta Perwakilan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.
Poin-poin Strategis yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait target Nasional dan target Lokal.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si yang didampingi Kabid Tanaman Pangan, Anwar Wael, SP. M.Si memaparkan tentang target nasional tahun 2025 adalah luas tambah tanam 20 juta hektar dengan produksi 67,63 juta ton beras, meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Dr. Tauda, Provinsi Maluku ditargetkan mencapai luas tambah tanam 26.250 hektar untuk padi dan 2.665 hektar untuk jagung.
Tantangan utama di Provinsi Maluku katanya adalah, lahan sawah seluas 6.000 hektar yang non-produktif akibat rusaknya jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Terkait dukungan Infrastruktur, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku melaporkan hasil verifikasi program, termasuk potensi tambahan luas tanam dari rehabilitasi irigasi pusat (150 hektar), DAK (183 hektar), P3TGAI (929 hektar), dan pompanisasi (1.030,2 hektar).
Sementara Dinas PUPR Provinsi Maluku berkomitmen memperbaiki irigasi yang rusak dan mengusulkan perbaikan bendungan melalui DAK tahun 2025.
Terkait penyediaan Benih dan Pupuk dimana kebutuhan pupuk di Maluku adalah sebanyak 14.960 ton, sementara alokasi subsidi hanya 10.393 ton.
Kepala BSIP Maluku, Dr. Kardiyono, S.TP. M.Si menekankan perlunya kolaborasi dengan BBI dan BBU untuk penyediaan benih berkualitas. Penyediaan benih padi masih bergantung pada suplai dari luar Maluku.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang sinergitas antar instansi dalam mewujudkan swasembada pangan di Maluku yaitu antara lain:
Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku meyatakan dukungannya terhadap program swasembada pangan, dimana tugas TNI adalah mengawal padi sementara tugas Polri adalah mengawal jagung.
Sementara itu, BINDA Maluku bertugas untuk mengidentifikasi masalah sengketa lahan, politisasi kelompok tani, dan minimnya tenaga penyuluh sebagai hambatan yang perlu diselesaikan bersama.
Ada beberapa strategi Provinsi Maluku dalam mendukung swasembada pangan yaitu: Pembentukan Satgas Pangan Provinsi Maluku, Perlu sinergi Pemerintah Provinsi Maluku dengan TNI-POLRI dalam mendukung swasembada beras dan jagung tahun 2025, Penyiapan kebutuhan benih untuk padi dan jagung melalui Kementerian Pertanian;
Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan BULOG dan ID Food dalam penyerapan hasil petani, Dukungan Kabupaten/Kota untuk merealisasikan target luas panen beras dan jagung tahun 2025;
Kelancaran distribusi pupuk sesuai eRDKK langsung ke petani, Perbaikan jaringan irigasi untuk kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten, Dukungan alat mesin pertanian, Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, dan Mengoptimakan pembiayaan petani melalui KUR Pertanian dan Asuransi Tani.
Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Ir. Dyah Susilokari, M.P. menyampaikan apresiasinya atas kesigapan Dinas Pertanian Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti hasil Rakornas.
“Kita optimis, dengan sinergi yang kuat, swasembada pangan bukan sekadar target, tetapi tujuan yang dapat kita capai bersama,” ujarnya.
Rapat ini tidak hanya menjadi momentum koordinasi, tetapi juga penegasan bahwa swasembada pangan adalah tanggung jawab bersama.
“Dengan dukungan pemerintah, TNI-POLRI, petani, dan semua pihak terkait, Provinsi Maluku siap menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tutup Direktur.
