Dituding Lakukan Penipuan dan Gelapkan Uang Konsumen, Pattikayhattu : Itu Semua Fitnah

Ambon, Tribun Maluku : Adanya Pemberitaan terkait penipuan dan penggelapan uang konsumen yang  disampaikan kuasa hukum Konsumen, Renaldo Bremer  ST. SH dan Johanis Laritmas, SH. MH. Direktur Utama PT  Lestari Pembangunan Jaya, Betty Pattikayhattu merasa telah difitnah

Menurutnya kepada Media, Minggu (7/44/2024), via WhatsApp, Pattikayhattu menjelaskan kalau dirinya merupakan korban penggelapan uang yang dilakukan oleh Oknum Kementrian PUPR , Cq Dirjen Pembiayaan kementerian PUPR,  PT BRI dan Oknum Pemerintah Daerah Maluku

,”Itu Fitnah, yang menggelapkan uang adalah Oknum Dirjen Pembiayaan kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Maluku dan PT BRI, yang menggelapkan uang ibu Betty”Ujarnya

Dijelaskan pula, 1500 unit rumah dari  4 ribu lebih unit rumah yang direncanakan dibangun  di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,  tersebut dibangun oleh PT Jaya Lestari menggunakan uang pribadi, bukan dengan menggunakan uang Pemerintah

,”Jadi Ibu Betty membangun Rumah tersebut dengan uang sendiri, Ratusan Milyar rupiah, tidak ada pemerintah yang bayar,”tuturnya

Pattikayhattu menjelaskan, program satu juta rumah adalah kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pengusaha pengembang dan masyarakat untuk mewujudkan akan hunian khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau dibawah 7 juta

Ia mempertegas tentang  Program satu juta Rumah bagi MBR adalah Proyek Bantuan Perumahan bagi  MBR oleh Pemerintah Sebagai    Penyelenggara yang Bekerja sama   dengan Pengembang /Kontraktor untuk  membangun Rumah subsidi/rumah Umum sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan harga  jual per unit sesuai zona  dan tahun anggaran berjalan  2015  sampai  2020 sesuai Permen Keuangan No  81  / PMK / 010 / 2019  bebas PPN

Jadi Pengembang / kontraktor  mendapat kredit konstruksi /kredit  modal kerja (KMK)  berdasarkan  Kepres No 46 tahun 1994 dan   Impres  No 3  tahun 2016  tentang  Program. Pemerintah  yaitu program  Satu Juta Rumah

,”Bukan  program KPR kementrian  PUPR  yang  selalu  saya dipaksa  oleh  pak  Dirjen,   pak  Haryo  dan  pak  Samson  dengan PT  BRI Persero ,”urainya dalam WhatsApp

Dijelaskan pula Perjanjian Kerja  Sama  (PKS ) antara  Dirjen  PJIP  cq  PPDPP  dengan Bank  Pelaksana  PT BRI mengatur  Hak  dan  kewajiban  para pihak Tentang  Pelaksanaan/ Penyaluran  subsidi KPR FLPP yang   berkaitan dengan marjin bunga,  seperti pasal  2  Bank  pelaksana  meyalurkan  subsidi KPR FLPP  melalui  akad  kredit bagi PNS dengan  bunga  5% , uang muka 1 sampai 5%   tenor  20  tahun  dan  akan   dibayar  dengan Bunga  9%  oleh  Dirjen  pjip  dan  Bantuan  Subsidi  uang  muka ( SBUM)  per debitur  4 juta dibayar oleh bendahara  Satker  PUPR   melalui  bank  pekaksana dan  bantuan Taperum dibayar  oleh Bendahara  satker  sesuai golongan  12  dan 3 dari  3  juta  sampai  5  juta

Dan  bantuan  PSU  dibayar oleh  Dirjen  penyedia Rumah  Umum  dan  Komersial , untuk biaya per 1 unit  sebesar 8  juta dibayar kepada pengembang  rumah  subsidi / kontraktor sesuai  undang  undang

Untuk Bank  Pelaksana adalah Bank   yang bekerja sama dengan Dirjen   PJIP PUPR tentang   penyaluran   Subsidi KPR  FLPP  bagi MBR   bantuan Pempus

Setelah mengajukan  surat  pernyataan minat menjadi Bank   Pelaksana   penyalur   kpd   Dirjen  PJIP  Kementerian  PUPR sesuai undang undang

Latar belakang program satu juta rumah, karena rendahnya daya beli MBR  untuk memiliki rumah subsidi melalui KPR karena adanya kewajiban uang muka sebesar 10 persen dan bunga untuk KPR Komersial diatas 10 persen

Selain itu kurang kondusifnya regulasi yang terkait dengan pertanahan dan perijinan yang dirasakan memberatkan pengembang yang akan membangun rumah bagi MBR

Untuk itu Pemerintah berupaya menciptakan daya beli masyarakat dengan menurunkan kewajiban uang muka menjadi 1-5 persen dari harga jual rumah dan memberikan bantuan subsidi KPR langsung kepada MBR berupa subsidi KPR dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar 4 juta rupiah

Namun baginya, sangat disesalkan Oknum Kementrian PUPR Cq Dirjen Pembiayaan kementerian PUPR,  Pemerintah Daerah dan PT BRI telah melakukan kejahatan dengan membatalkan PKS, sementara PKS tersebut untuk menyalurkan bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

,”Mereka membatalkan PKS dengan pemerintah, sehingga KPR Subsidi menjadi KPR Komersial dengan bunga yang besar serta harga rumah yang besar, adalah persengkongkolan oknum PT BRI dan Oknum Pemda Maluku pada 6 Januari 2020 dan menggelapkan dananya, dan sudah ada bukti pencairan dana tersebut,,”ujar Pattikayhattu

Paling fatal dan bukti nyata setelah ZS dan KS  menemui mereka menghilangkan semua dokumen sehingga bantuan yang harus  dibayarkan kepada mereka dibayarkan ke orang lain

Ia menjelaskan pula,  saat ini ada beberapa konsumen yang membeli rumah dari PT Jaya Lestari belum membayar

Ini dikarenakan ada permainan antara Oknum di  PT  BRI dan Oknum di Pemerintah Daerah tidak menyalurkan kepada PT Jaya Lestari melainkan ke tempat lain, sehingga telah terjadi penggelapan

,”BRI tidak menyalurkan ke mereka, BRI Salurkan ke tempat lain,  dengan oknum Pemerintah Daerah ,,”tuturnnya

Akhirnya bantuan dari pemerintah Pusat tersebut tidak dicairkan kepada perusahaannya yang telah melakukan Perjanjian kerja Sama (PKS) untuk membangun rumah-rumah tersebut

,”Katong (Kita) sudah bangunan rumah, kalau uang Ibu Betty sudah bayar oleh pemerintah saya serahkan rumah ke mereka ,”ujarnya.

Jadi yang menggelapkan Bantuan subsidi KPR FLPP bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk membayar rumah PT Lestari yang akan dicairkan oleh BRI bukanlah PT Lestari Pembangunan Jaya,, melainkan Oknum BRI dan Pemerintah daerah Maluku

Atas perbuatan penggelapan tersebut, Dirut PT Lestari Pembangunan Jaya sudah  melaporkan Oknum PT BRI maupun Oknum Pemerintah Daerah bersama konsumen ke Polda Maluku

,”Ibu Lapor di Krimum  (Kriminal Umum ) maupun Krimsus (Kriminal Khusus ) Polda Maluku,” ujarnya

Oknum PT BRI Persero yang dilaporkan adalah Handaru Sakti, sedangkan oknum Pemerintah Daerah adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku  ZS dan Mantan Sekda. Maluku KS

,”Jadi yang menggelapkan uang konsumen bukan ibu Betty, tetapi Oknum BRI dan Oknum Pemerintah daerah yang menggelapkan ibu Betty punya uang, yang sudah dibayar oleh Pemerintah pusat, Rumah disana itu adalah milik PT Lestari Pembangunan Jaya karena kita beli dengan investasi sendiri,”urainya

Selain ke Polda Maluku, Menurut Dirut Lestari Pembangunan Jaya, persoalan ini juga sudah dilaporkan sampai ke Kejaksaan Agung,

Pattikayhattu menjelaskan pula, terkait  para konsumen yang turut dilaporkan, karena telah melakukan penyerobotan masuk ke rumah yang dibangunnya

,”Para konsumen yang masuk ke rumah dia belum bayar lunas, jadi mereka melakukan penyerobotan masuk ke Ibu punya rumah,””urainya sambil menambahkan hanya empat orang yang sudah membayar lunas

Dijelaskan, Ampi Syahbandar adalah salah satu konsumen yang sudah melakukan penyerobotan rumah yang dibangunnya, dan dia juga yang sudah mengumpulkan uang sebesar 500 ribu dari para konsumen untuk diberikan kepada kuasa hukumnya, untuk memfitnah Pattikayhattu

Untuk itu dirinya sudah melaporkan ke Cyber Polri, karena perbuatan Fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media online

Ia menjelaskan, Kalau persengkongkolan itu terjadi pada saat ZS dan KS melakukan pertemuan dengan Direktur pembiayaan perumahan Haryo Bekti serta Kasubdit Samson Sibarani  untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT BRI dengan. Dirjen Pembiayaan kementerian PUPR dengan alasan kalau ini bukanlah proyek pemerintah

,”Mereka kasih informasi ke pa ZS dan KS untuk datang ke Ambon  terus melarang BRI tidak boleh melakukan akad kredit dengan konsumen, akhirnya mereka kasih uang ke tempat lain , sehingga sampai sekarang Katong tidak bisa dibayar,”tutur Dirut

Akibat perbuatan mereka, dirinya yang menjadi korban karena untuk melakukan pekerjaan tersebut dirinya meminjam uang ratusan milyar

Uang sebanyak 518.373.506.306 Yanng merupakan bantuan masyarakat di Ambon untuk pembayaran KPR subsidi Kepada PT Lestari Pembangunan Jaya, entah disalurkan ke mana

,”KPR Komersial beda dengan KPR subsidi, KPR subsidi adalah bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan bunga 55 persen dari besarnya harga rumah, KPR komersil adalah jenis kredit yang prosesnya tidak memanfaatkan bantuan dari pemerintah,”urainya

Dijelaskan pula, PT BRI mengajukan permohonan ke Dirjen kementerian PUPR untuk menjadi badan pelaksana penyalur bantuan bagi masyarakat

,”Tapi sudah disalahgunakan,mereka  menggelapkan uang akhirnya kita menderita, sampai sekarang, saya harus bayar bunga, mereka mau ngomong seenaknya, padahal saya yang korban,”tuturnya

Pattikayhattu menambahkan, persoalan yang dihadapinya tersebut sudah disampaikan kepada Banggar DPR RI dan mendapat respon yang baik dari ketua BANGGAR M Said Abdullah yang meminta kepada pihak-pihak yang terkait harus menjalankan kewajibannya

Respon yang baik juga datang dari Presiden RI, Jokowidodo saat dilakukan pertemuan secara Soom metting dengan ketua Nawacita  Indonesia, Suryo Atmanto meminta segera direalisasi pembayaran rumah yang telah dilakukan Lestari Pembangunan Jaya

Oleh presiden Jokowi sendiri sudah meminta untuk segera melakukan pembayaran kepada Lestari Pembangunan Jaya

Ditambahkan pula, berita fitnah terhadap dirinya, diperoleh langsung oleh kuasa hukum para konsumen yang dikirim langsung ke WAnya

Menyikapi itu Dirinya langsung membalas kepada pengirim yang berisikan Sy tdk tahu anda siapa  tapi   sy  akan melaporkan  kamu dkk ke   Polisi syber Mabes  Polri atas tindak  pidana Fitnah dan Pencemaran  Nama baik lewat  Media  WA dari   HP  Sy

Ia juga sempat memperingatkan kuasa hukum Konsumen tersebut , “untuk itu Sy  peringatkan untuk  tdk  mencampuri urusan Internal dalam   Perusahan  kami  yg PKS  dgn  Pemerintah  yg  merupakan Rahasia  Perusahan maka sy sdh  melaporkan  kamu ke  Mabes Polri  dan  ke  PERADI  Lembaga kode  Etik  Pengacara krn kamu sdh  melanggar  kode  Etik  demikian  utk  dijadikan  koreksi,”seperti yang disampaikan kepada kuasa hukum tersebut

Ia menghimbau kepada konsumen dan pengacara yang telah memfitnah dirinya, agar bisa lebih cerdas, yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah kepada Oknum Pemerintah Daerah dan Oknum BRI yang telah membatalkan PKS/PKO, serta menggelapkan uang-uang tersebut

,”Seharusnya mereka mendukung saya yang saat ini sementara berjuang untuk mendapatkan hak-hak konsumen dan uang milik PT Lestari Pembangunan Jaya yang sudah digelapkan oleh Oknum-Oknum tersebut, bukan malah mempersulit perjuangan saya saat ini dengan fitnahan seperti ini,”tuturnya