Ambon, Tribun Maluku. Dalam beberapa hari ke depan ini menjelang akhir masa jabatan kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Bernabas Natanel Orno, DPRD mengingatkan untuk tidak lagi melakukan perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena bisa menciptakan instabilitas politik di daerah ini.
Pergantian Pimpinan OPD sering kali sudah di ingatkan oleh DPRD Maluku sebagai mitra Pemerintah Daerah, namun selalu saja tidak di hiraukan dan sering terjadi di penghujung ahkir masa jabatan Murad Ismail dan Bernabas Natanel Orno.
Menyikapi semua yang terjadi saat ini, kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Jumat ( 01/12/2023) Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun akhirnya buka suara.
Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan DPRD harus menyampaikan saran dan pandangan, sehingga jika Gubernur tidak menindahkan maka itu menjadi urusannya sendiri.
“Sebagai rakyat Maluku yang menjadi representasi ada di DPRD maka kita wajib menyampaikan hal itu. Karena bisa saja ada unsur like and dislike untuk menggantikan para pejabat dan kemudian bisa menciptakan instabilitas politik di daerah ini,” ungkap Watubun.
Selanjutnya kata Watubun, kebijakan Gubernur itu bisa saja dalam suasana kebatinan masyarakat, di nama kita semua ada dalam suasana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).
Dia berharap agar semua pihak menjaga dan mendukung semua sikap yang dilakukan baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah.
“Saya sarankan kepada Pak Gubernur untuk tidak bole lagi mengambil langkah-langkah seperti itu, sebab kalau tidak Penjabat Gubernur yang baru di lantik nanti, DPRD akan bertemu dan akan menyampaikan catatan-catatan kritis tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan itu tidak boleh,” kesal Watubun.
Bayangkan saja orang rangkap jabatan di beberapa OPD dibiarkan saja begitu. Pemerintahan model bagai nama ini ? tanya Watubun tegas.
