Ambon,Tribun Maluku : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon sebagai representasi masyarakat kota Ambon dinilai telah melukai hati masyarakat Kota Ambon. Lantaran mengabaikan program efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Penilaian tersebut disampaikan praktisi hukum Edward Diaz kepada media ini Kamis (13/3/2025) di Ambon, terkait adanya dugaan pembelian mobil baru bagi pimpinan DPRD Kota Ambon.
Pasalnya DPRD Kota Ambon lanjut Diaz diduga melakukan pengadaan tiga unit mobil baru bagi pimpinan lembaga tersebut ditengah tengah efisiensi anggaran. Sedangkan pada satu sisi, banyak ASN Kota Ambon yang hingga kini hak haknya seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga kini belum dipenuhi.
“Semestinya sebagai representasi masyarakat kota Ambon, DPRD Kota Ambon mesti memiliki hati dan prihatin dengan nasib ASN Kota Ambon yang hingga kini hak mereka akan TPP belum dibayarkan, ” jelas Diaz.
Mirisnya lanjut pengacara muda ini, DPRD Kota Ambon sepertinya cuek bebek dengan nasib sebagian masyarakat kota Ambon itu, dan dengan entengnya melakukan pengadaan mobil bagi pimpinan DPRD Kota Ambon.
“Sikap DPRD Kota Ambon ini sama saja DPRD Kota Ambon telah melukai hati masyarakat kota Ambon, ” tegas Diaz.
Sebagai suatu lembaga yang berjuang dan menyuarakan aspirasi masyarakat lanjut Diaz, DPRD Kota Ambon semestinya berjuang agar hak hak ASN Kota Ambon yang nota bene adalah warga kota Ambon itu dapat terpenuhi. Bukannya malah hanya memikirkan diri sendiri.
“Kalau DPRD Kota Ambon sudah bertindak seperti itu, Lalu apa yang mau kita harapkan dari lembaga yang katanya mewakili dan memperjuangkan nasib warga kota ini, ” ujarnya.
Senada dengan itu, kolega Dias yang juga seorang pengacara, Lendy Sapulette juga mengatakan, semestinya DPRD Kota Ambon berkaca pada sikap walikota Ambon, Bodewin Wattimena yang terang terangan menolak pengadaan mobil baru bagi dirinya dalam menjalankan tugas.
Bahkan walikota Ambon ini ujar Sapulette lebih memilih menggunakan mobil pribadinya guna kepentingan dinas, dan hal tersebut semestinya menjadi cermin bagi DPRD Kota Ambon
Memang benar bahwa mobil dinas tambah Sapulette menjadi hak pimpinan DPRD Kota Ambon, akan tetapi hal tersebut lantas menjadikan DPRD Kota Ambon mengabaikan situasi dan kondisi anggaran pemerintah kota Ambon sekarang ini.
“Kami bukannya hendak membanding bandingkan walikota dengan pimpinan DRPD Kota Ambon, akan tetapi apa yang kami gambarkan ini menunjukan bahwa walikota Ambon ikut prihatin dengan anggaran pemerintah yang terkena efisiensi. Sedangkan pada satu sisi DPRD Kota Ambon seakan akan cuek bebek dan seakan akan tidak mendukung efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah, ” demikian Sapulette.
