Ambon, Tribun Maluku. DPRD Provinsi Maluku secara resmi mengeluarkan rekomendasi evaluasi terhadap kinerja Kapolres Maluku Tenggara (Malra) .
Rekomendasi tersebut didorong oleh desakan kuat dari masyarakat dan anggota DPRD yang menilai penanganan konflik di wilayah tersebut belum optimal.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton mengungkapkan hal itu usai rapat koordinasi bersama Forkopimda, BNN, dan pihak terkait lainnya di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (21/3/2025).
“Kami sudah berulang kali menyuarakan perlunya evaluasi terhadap Kapolres. Ini juga bagian dari rekomendasi resmi yang kami sampaikan kepada Kapolda Maluku,” kata Solichin.
Solichin menyebut, sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, terjadi tujuh kasus konflik di Maluku Tenggara yang tidak diselesaikan secara tuntas.
DPRD Maluku menilai, situasi ini menunjukkan lemahnya pengendalian keamanan serta minimnya upaya preventif dari jajaran Polres setempat.
“Desakan untuk evaluasi ini juga datang langsung dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan situasi keamanan yang terus terganggu,” tambahnya.
Menanggapi rekomendasi DPRD, perwakilan Forkopimda Maluku yang hadir dalam rapat menyatakan akan menindaklanjuti secara serius masukan tersebut.
“Kami menghargai peran DPRD dalam fungsi pengawasan. Evaluasi akan kami kaji bersama pimpinan kepolisian untuk memastikan penegakan hukum berjalan maksimal,” ujar salah satu pejabat Forkopimda yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, perwakilan dari Polda Maluku yang hadir dalam rapat menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil evaluasi kepada Kapolda Maluku untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
“Kami akan menyampaikan langsung hasil rapat ini kepada Bapak Kapolda. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penataan struktur di wilayah hukum kami,” katanya.
DPRD berharap langkah evaluasi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara.
