Ambon, Tribun-Maluku.com : Komisi C DPRD Maluku menyoroti pembangunan infrastruktur berupa jalan maupun jembatan di pulau Seram yang terkesan perencanaan maupun pengerjaan kurang baik dan dampak cuaca sehingga mengancam keterlambatan pengerjaan.
Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Jermias, di Ambon, Senin (4/2/2019),mengatakan, sorotan yang disampaikan ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI/Ambon berdasarkan peninjauan lapangan dilakukan pada pekan lalu.
“Saya telah meminta Kepala BPJN XVI/ Ambon, Satrio Sugeng Prayitno agar mengevaluasi konsultan, baik perencanaan maupun pengawasan dan pelaksana (kontraktor) yang tidak profesional agar pada tahun anggaran kedepan jangan lagi diberi kepercayaan untuk membangun jalan atau jembatan di Maluku,” ujarnya.
Politisi partai Golkar ini juga menyoroti kondisi cuaca yang mengakibatkan sejumlah pembangunan jalan maupun jembatan terancam terlambat realisasi pembangunannya.
Dia merujuk jembatan Wai Bobot yang panjangnya lebih dari 1 KM, kabupaten Maluku Tengah ke Seram Bagian Timur(SBT) tiba – tiba banjir, padahal tidak ada hujan di lokasi.
Kemudian ruas Salemen – Sawai (SS) yang terkesan pekerja pada tahap awal tidak mengeruk kayu – kayu bekas Hak Pengusahaan Hutan(HPH) sehingga saat ini lapuk mengakibatkan terjadi patahan maupun retakan.
Selain itu, ruas jalan Piru, ibu kota kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) – Taniwel yang mengalami patahan sehingga tinggal bahu jalan mengakibatkan akses ke kabupaten SBT terhambat kelancarannya.
Begitu pula, jalan Simpang Piru – Waisala yang pembangunan jalan maupun jembatan didanai APBN 2018 belum rampung sehingga kontraktor dikenai denda.
Anos mengakui, ada pengerjaan jalan maupun jembatan ruas Taniwel – Saleman maupun Amahai – Tehoru, kabupaten Maluku Tengah serta Kairatu, kabupaten SBB – Masohi(Maluku Tengah) yang baik pengerjaannya.
“Saya sarankan mengintensifkan pemeliharaan karena anggarannya ada sehingga di tikungan – tikungan tidak mengganggu jarak pandang,” katanya.
Dia juga mengingatkan para anggota DPRD kabupaten SBB, SBT maupun Maluku Tengah agar mengintensifkan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan di pulau Seram karena strategis bagi kelancaran pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial.
“Salah satu alasan pembangunan jalan dan jembatan di pulau Seram kurang baik kualitasnya karena kelemahan Legislatif kabupaten yang sebenarnya tidak terpaku pada alokasi anggaran dari proyek tersebut karena memang vital bagi percepatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial,” tandas Anos.
