Kairatu, Tribun Maluku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Acara berlangsung di kantor sementara DPRD SBB, Gedung SKB Kairatu, Senin (29/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Tiha dari Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan kata akhir fraksi dengan menekankan pentingnya prinsip kerja nyata, yang berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks, masyarakat tidak lagi hanya membutuhkan wacana dan janji, melainkan aksi konkret yang menghasilkan dampak langsung bagi kesejahteraan bersama.
“Kerja nyata bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi melakukan hal yang benar dengan cara yang benar untuk tujuan yang benar. Pengelolaan anggaran harus diawasi ketat agar tepat sasaran dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Anwar Tiha.
Anwar juga mengingatkan bahwa kerja nyata harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan terjangkau, lapangan kerja, air bersih, dan infrastruktur dasar.
Menurutnya, kegiatan yang hanya bersifat seremonial tanpa hasil nyata akan membuang anggaran tanpa memberikan manfaat berarti.
Ia menambahkan, mendengar, berdialog, dan hadir di tengah masyarakat adalah langkah penting agar setiap program dapat menjawab permasalahan konkret, bukan sekadar pencitraan.
Prinsip kerja nyata yang disuarakan Anwar Tiha juga menuntut adanya indikator keberhasilan yang terukur dan evaluasi berkala guna memastikan tujuan program tercapai secara tepat sasaran dan akuntabel.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD SBB untuk memperkuat pengawasan dan penyesuaian anggaran demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
