Ambon, Tribun-Maluku.com : Besok adalah laga penentuan akhir kompetisi panas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Namun pilpres kali ini akan terasa berarti manakala memberi efisiensi nilai untung yang profit bagi masa depan Maluku untuk menentukan arah pembangunan Maluku kedepan.
“Janji politik dari setiap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bagi Maluku akan ditentukan pada Rabu, 9 Juli 2014 besok ketika elektoral Maluku menentukan pilihan kritisnya kepada salah satu pasangan calon Presiden maupun Wakil Presiden,” ungkap Koordinator Indonesian Democration Reform Institute atau INDEI, Wahada Mony di Jakarta.
Menurutnya, dari momen pemilu ke pemilu, Maluku masih dinilai minus baik secara politik maupun geopolitik. Apakah karena landasan jumlah pemilih yang sedikit dan jauh di ujung timur ataukah faktor Figur Maluku yang kurang “Menggigit” secara nasional atau ada faktor lainnya yakni nilai tawar daerah yang lemah.
Kondisi ini terbalik jika dibandingkan dengan kota-kota besar yang memiliki kuantitas elektoral maupun kualitas nilai tawar daerah jauh lebih prospek hingga mendeterminasi secara politik atas kewenangan kebijakan pempus. Karena itu sulit bagi Maluku untuk menelorkan dan menembus kebijakan-kebijakan sentra produktif nasional yang bermuara pada kepentingan pembangunan Maluku.
”Pemilu tahun ini bagi Maluku akan jadi ujian transaksional pembangunan Maluku untuk lima tahun mendatang, banyak PR yang ditinggal dan harus direbut pada pilpres tahun ini” ungkap aktifis PB HMI ini.
Mony melihat, ada banyak potret kebijakan dari Maluku yang yang belum dipenuhi oleh pemerintah pusat, misalnya belum terakomodirnya kebijakan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) atau bagi rakyat Maluku sering dikenal sebagai Provinsi Kepulauan.
Kebijakan ini yang sering diperjuangkan sudah sekian tahun tetapi belum juga disetujui Pempus.
Masalah berikutnya, masih menurut Jebolan Fisipol Unpatti ini, adalah soal janji pempus terkait daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang juga masih jadi tugas rumah di Maluku. Termasuk kesenjangan kebijakan dan pembangunan yang masih rentan antara kawasan Barat dan Timur yang menjadi cermin buruknya terhadap potret pembangunan di Indonesia.
Masalah lain yang lebih krusial adalah soal keberpihakan politik secara struktural dari kepemimpinan baru Presiden dan Wakil Presiden dalam memberikan jatah Menteri bagi putra terbaik Maluku.
Porsi inilah yang kemudian dinilai publik Maluku adalah sebagai bentuk kesenjangan politik nasional oleh pemerintah pusat. Untuk itu, Pilpres besok harus jadi penentuan kemenangan bagi Maluku guna membuka keran kebijakan politik dari pempus ke daerah (Maluku) agar bisa terpenuhi.
“Pilpres besok harus jadi pesta kemenangan rakyat Maluku untuk menentukan nasib baik atas ketertinggalan yang di alami Maluku selama ini. Jika tidak maka selamanya Maluku akan tertinggal secara nasional” Kritik Mony lagi.
Pembangunan Maluku tidak hanya mengandalkan APBD semata, tapi juga akan sangat kuat bergantung pada pemerintah pusat baik dari aspek budgeting, kebijakan, politik, maupun ekonomi.
Maka, pilpres ini adalah titik krusial bagi pemerintah daerah Maluku untuk bisa mampu merubah nasib pada ajang akbar politik lima tahunan ini yang akan dihelat besok nanti.
“Jika salah satu kandidat Capres-Cawapres menang telak di Maluku, baik Prabowo-Hatta ataupun Jokowi-JK maka, skema kebijakan dalam menaikan citra posisi tawar Maluku akan kuat,” Harap Mony.
