Ambon, Tribun-Maluku.com : Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang mengingatkan jajaran elit politik di daerah ini dalam menyampaikan kepentingannya jelang pemilu legislatif agar tidak merusak kepentingan masyarakat.
“Jelang pemilihan legislatif 2014, para elit politik boleh menyampaikan kepentingan mereka, tapi jangan sampai merusak kepentingan warga,” kata Saut Situmorang di Ambon, Senin (27/1).
Penjelasan Saut disampaikan dalam rapat pimpinan Polda Maluku 2014 serta gelar operasional dan pembinaan triwulan IV tahun anggaran 2013 di ruang rapat utama Markas Polda Maluku.
Kegiatan yang berlangsung dua hari dibuka Kapolda Brigjen Polisi Murad Ismail ini juga dihadiri Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Kasdam Brigjen TNI Torry Djohar BT, dan Bawaslu Maluku.
Menurut Saut, ada satu pasal dalam undang-undang penyelengaraan pemilu yang membuka ruang bagi pemprov untuk berhubungan dan memberikan dukungan dalam menyiapkan anggaran oleh daerah.
Pertama, mempersiapkan gedung sekretariat, menyiapkan personil, dan ketika penyelenggara mengalami hambatan dalam distribusi logistik, tentu daerah akan membantu.
Kemudian memberikan dukungan dalam rangka sosialisi, itu pun harus diminta KPU sebagai pihak penyelenggara, termasuk memfasilitasi kesiapan anggota Linmas.
Menurut ketentuan undang-undang penyelenggara pemilu, akan ditetapkan dua orang Linmas untuk ditempatkan pada setiap TPS dan pemprov berkoordinasi dengan Polda untuk memastikan ketersediaan anggota Linmas yang nantinya akan ditunjuk oleh PPS.
“Bukan pemerintah daerah yang tunjuk, nanti dikira pemerintah mengirimkan orang-orangnya, tapi sebaliknya PPS bisa menunjuk mereka yang sudah disiapkan,” ujar Saut.
Disamping itu pemerintah daerah juga memastikan kesiapan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mendukung pemilu tapi nantinya di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) ke polisi.
“Yang terdepan dalam pengamanan pemilu 2014 adalah kepolisian, dan baik Linmas maupun Satpol PP sebagai pendukung,” katanya.
Tentunya dalam kegiatan ini ada beberapa program yang dikembangkan dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, bekerjasama dengan polisi dan mendukung kepolisian dalam rangka memelihara keamanan jelang pileg dan pilpres. (ant/tm)
