Ambon, Tribun-Maluku.com : Forum SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi, terutama dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Maluku.
Hal ini disampaikam Plh. Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir, SE dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Kepala Bappeda Maluku, Ir. Suryadi Sabirin, M.Si. pada Forum Koordinasi Dinas Perindag se-Maluku di Ambon.
Kegiatan yang berlangsung di Marina Hotel, Selasa (26/3/2019) dibawah sorotan tema “Optimalisasi dan sinkronisasi program pengembangan industri dan perdagangan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku”.
Menurutnya, berdasarkan tema tersebut maka penyusunan perencanaan tahun anggaran 2020 harus berdasarkan tujuh prioritas daerah yang telah ditetapkan, dan Disperindag Provinsi Maluku berada pada prioritas 4 yaitu optimalisasi pengelolaan SDA, Penataan ruang, Lingkungan hidup dan Pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan.
Sedangkan prioritas 6 yaitu : Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukug aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata.
Menindaklanjuti hal tersebut, Thahir menghimbau agar OPD dalam menyusun rencana strategis haruslah mengacu pada visi misi serta prioritas daerah, yang telah ditetapkan dengan terus memacu peningkatkan kinerja.
Plh. Gubernur Maluku menghimbau agar kinerja ekspor Maluku terus ditingkatkan melalui Tim Pengembangan Ekspor.
“Keberhasilan kita dalam peningkatan ekspor tahun 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 165 persen dari tahun 2017 harus dipertahankan, sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan yang cukup signifikan,” pintanya.
Kepala Disperindag Provinsi Maluku, Elvis Pattiselano, SE. M.Si mengatakan, Forum SKPD yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi program-program industri dan perdagangan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Kita perlu duduk bersama dengan teman-teman kabupaten/kota dalam membicarakan bersama agar tahun 2020 kita sinkronkan program kerja, kita tidak lagi kerja parsial tetapi terintegrasi berbasis gugus pulau,” ucapnya.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota bisa berjalan bersama untuk memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
Olehnya itu, Disperindag Maluku menghadirkan Kepala Biro Perencanaan, Kementeria Perdagangan RI yang mengetahui dana APBN baik DAK, Tugas Pembantuan maupun Dekon dari Kementerian untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara dari Kementerian Perindustrian dihadiri oleh Kepala Bagian Program yang selama ini bergelut dengan DAK dan Tugas Pembantuan, yang diarahkan dari APBN untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
