Gubernur Buka Seminar Peran APBN Di Maluku

Ir. Said Assagaff

AMBON Tribun-Maluku.com- Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff membuka dengan resmi Seminar Peran APBN Dalam Mendorong Pembangunana Ekonomi Provinsi Maluku, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, bertempat di Aula lantai 5 Gedung Keuangan Negara Ambon, Kamis (26/10/2017).

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, seminar ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Oeang RI ke 71 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2017.

Menurutnya Assagaff, kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir mengalami perlambatan, laju pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan II 2017  juga tercatat melambat.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa, Perekonomian Maluku pada Triwulan II 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9,8 triliun.

PDRB Maluku mampu tumbuh 5,68 persen (year on year) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,28 persen (year on year).

“Meskipun demikian kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang hanya mampu tumbuh sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Maluku menduduki peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia. Laju Inflasi di Maluku pada triwulan II tahun 2017 mulai menunjukkan peningkatan yaitu sampai Juni 2017 sebesar 3,48 persen lebih tinggi dari nasional sebesar 2,38 persen,”ulasnya.

Dikatakan, hingga saat ini tingkat inflasi Provinsi Maluku masih terjaga, karena masih dibawah target inflasi sebesar 5-6 persen, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  tahun 2017 Provinsi Maluku. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Alokasi APBN Provinsi Maluku selama beberapa tahun terakhir bila ditinjau dari sisi pendapatan maupun belanja negara terus mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan negara dan hibah sampai Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp.748 Milyar, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp.671 Milyar.

Provinsi Maluku dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp.6,94 trilyun dan setelah APBN-P bertambah menjadi Rp.9,92 trilyun, dengan realisasi penyerapan  hingga Triwulan II sebesar Rp.3,39 trilyun atau 34,29 persen masih lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 40 persen.

“Pagu anggaran sebesar Rp.9,92 trilyun tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Instansi Vertikal maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui dana Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan,”ungkapnya.

Tahun 2017 Maluku dialokasikan dana transfer dan dana desa sebesar Rp.12,21 triliun mengalami kenaikan sebesar 9,79 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar  Rp.11,01 triliun lebih.

Sementara APBD tahun 2017 Maluku berjumlah Rp.14,05 triliun yang tersebar pada APBD Provinsi dan APBD 11 Kabupaten/Kota. Sumber-sumber pendapatan APBD di Provinsi Maluku terdiri dari PAD Rp.1,02 triliun atau 7,2 persen dari total belanja, Transfer Pemerintah Pusat Rp.12,24 triliun atau 87,5 persen dan lain-lain pendapatan yang sah Rp.176 milyar atau 1,2 persen.

Gubernur berharap, seminar ini dapat dimanfaatkan untuk membangun diskusi yang konstruktif dan memperkokoh kerangka kerjasama yang saling melengkapi serta memperkuat sinergi diantara kita.(TM02)