Ambon, Tribun Maluku. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono, menerima Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan rombongan dalam audiensi resmi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta.
Audiensi ini membahas upaya percepatan pembangunan infrastruktur maritim di Maluku melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port.
Dalam pernyataan yang dibagikan melalui akun Facebook resminya, Selasa (29/4/2025) Agus Yudhoyono menyampaikan bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, memerlukan sistem konektivitas laut yang kuat dan terintegrasi untuk menunjang pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Sebagai provinsi kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah, Maluku membutuhkan penguatan konektivitas laut. Salah satu langkah strategisnya adalah pengembangan Maluku Integrated Port, yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Menko Agus.
Maluku Integrated Port dirancang sebagai simpul logistik terpadu yang akan memperkuat jaringan distribusi barang dan jasa di wilayah timur Indonesia.
Proyek ini akan dibangun di Desa Kamal dan Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada lahan bekas kawasan industri milik Djayanti Group yang dulunya merupakan basis industri pengolahan kayu.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan strategis Provinsi Maluku.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Menko Agus Yudhoyono dalam mendukung pembangunan di wilayah timur, khususnya di Maluku. Pembangunan Maluku Integrated Port bukan hanya soal pelabuhan, tetapi menjadi simbol penguatan konektivitas dan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan seperti kami,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun menegaskan bahwa dukungan legislatif daerah terhadap proyek ini sangat solid.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan.
“DPRD Maluku berdiri teguh mendukung proyek ini karena kami melihat dampaknya yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat. Kami mendorong agar pembangunan pelabuhan ini juga memperhatikan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar,” kata Benhur Watubun.
Menko Agus menambahkan bahwa momentum enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kebutuhan pembangunan nasional secara lebih utuh dan menyeluruh.
“Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan dari Aceh hingga Papua. Maluku, sebagai bagian penting Indonesia Timur, tentu menjadi prioritas perhatian dalam strategi pembangunan nasional ke depan,” tegasnya.
Selain pembangunan pelabuhan, audiensi juga menyinggung kebutuhan pendukung lain seperti infrastruktur jalan penghubung, fasilitas logistik, serta integrasi kawasan industri dan pariwisata di sekitar wilayah pelabuhan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Proyek Maluku Integrated Port diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia timur, sekaligus meningkatkan daya saing wilayah dan mendorong investasi.
