Jakarta, Tribun Maluku : Upaya keras Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Jakarta berbuah manis. Setelah dua hari berjuang di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maluku berhasil memperoleh alokasi 2.000 unit rumah bersubsidi untuk tahun 2025.
Kepastian kabar gembira ini terungkap dalam pertemuan Gubernur Lewerissa dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Heru Pudyo Nugroho, di Kantor BP. TAPPERA, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku aktif berupaya mengatasi persoalan kebutuhan perumahan bagi masyarakat dengan menjalin komunikasi dan meminta dukungan dari Kementerian PKP dan BP TAPERA.
Berbagai program bantuan perumahan termasuk rumah bersubsidi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh dilobi Gubernur HL untuk juga diberikan secara adil kepada Maluku.
Lebih lanjut Gubernur HLmenjelaskan, BP TAPERA dipercaya untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan dengan alokasi dana sebesar Rp 130 triliun pada tahun 2025.
“Karena itu, kami Pemprov Maluku datang ke Kementerian PKP untuk meminta fasilitas rumah bersubsidi, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang besaran tahun ini Rp 20 juta per KK,” terang Gubernur HL.
Dalam implementasinya nanti, urai Gubernur HL, Pemprov Maluku akan menggunakan rujukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Data ini akan menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran dari program bantuan tersebut.
“Data itu terintegrasi dengan 11 Kabupaten/Kota. Kita akan pakai DTSEN sebagai rujukan untuk penerima bantuan perumahan itu,” jelas gubernur.
Tak hanya itu, HL juga menyampaikan permohonan kepada Kementerian PKP terkait program penataan kawasan kumuh di Maluku.
“Kami bersyukur lewat komunikasi yang pemerintah provinsi bangun dengan Kementerian PKP dan BP TAPERA, diharapkan program-program kementerian dapat diperoleh masyarakat Maluku,” ujarnya.
Dalam realisasinya, Pemprov Maluku akan bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Maluku.
“Sekarang tinggal kita menjemput bola, menyiapkan data-data yang lengkap supaya bisa melaksanakan program itu dengan baik di Maluku. Harapan kami sebagai pemerintah, lewat program ini, masalah kebutuhan rumah di Maluku perlahan-lahan dapat teratasi,” pungkas HL optimistis.
