Ambon,Tribun Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri peringatan Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum (FH) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum Unpatti, Rabu (1/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa memberikan apresiasi atas peran Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam mencetak generasi penegak hukum yang berkontribusi bagi wilayah timur Indonesia.
“Momentum Dies Natalis ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan refleksi atas perjalanan panjang institusi ini,” ujarnya.
Lewerissa juga menegaskan bahwa laut merupakan pengikat bangsa, bukan pemisah, mengingatkan kembali semangat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai dasar hukum kesatuan wilayah Indonesia yang kemudian diperkuat melalui UNCLOS 1982.
“Melalui Deklarasi Djuanda 1957, para pendahulu kita menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau nusantara adalah pemersatu, bukan pemisah,” kata dia.
Maluku sebagai wilayah kelautan nasional memiliki potensi besar di sektor perikanan dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718, yang menyumbang lebih dari sepertiga potensi ikan nasional.
Namun, potensi ini menghadapi tantangan seperti praktik penangkapan ikan ilegal, keterbatasan konektivitas, dampak perubahan iklim, dan kekurangan tenaga kerja terampil.
“Pemerintah Provinsi Maluku telah merancang pembangunan maritim yang memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi biru yang inklusif,” ujarnya.
Maluku pun ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, sebagai mandat strategis pembangunan ekonomi biru Indonesia.
Lewerissa juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, untuk memperkuat kebijakan dan pemberdayaan masyarakat maritim.
“Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan, dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru dalam peradaban maritim dunia,” tuturnya.
Dalam pengawasan sumber daya laut yang luas, Lewerissa menyebut perlunya kerja sama multi-pihak antara pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal demi keberlanjutan sumber daya kelautan.
Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi zona pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi, bukan lagi menjadi “halaman belakang” negara.
Ia juga menegaskan komitmen mendorong pengesahan Undang-Undang Kepulauan untuk mewujudkan keadilan fiskal, desentralisasi maritim, dan percepatan konektivitas antar pulau selama periode 2025–2029.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, S.Pd. M.Pd menyampaikan enam proyek strategis yang telah disetujui Gubernur Maluku untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Proyek tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Sport Center, Embung kampus, Jalan lingkar kampus, Sistem penyediaan air bersih, dan Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa).
“Jika niat kita baik, pasti jalannya terbuka dan pemerintah pusat akan melirik kita,” kata Rektor, yang juga yakin di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku, daerah ini akan semakin maju.
