Jakarta, Tribun Maluku: Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menerima Penghargaan sebagai Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Terbaik, bersama dengan Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kebijakan progresif dan kepemimpinan daerah yang aktif dalam menurunkan prevalensi stunting melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif.
Sebagai bukti komitmen Gubernur Lewerissa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Maluku yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor: 400.7.13.5/89 Tahun 2025 tentang Partisipasi Dalam Gerakan Genting kepada seluruh Bupati/Walikota/Instansi vertikal /Dinas dan Badan di wilayah itu untuk berpartisipasi dalam Gerakan Oramg Tua Asuh Cegah Stunting.
Gubernur Lewerissa menerima penghargaan tersebut pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang digelar Kementerian Kesehatan RI, bertempat di Ruang Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (12.11/2025).
Rakornas dan Rakortek tersebut sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Rakornas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) itu mengusung tema: “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.”
Dari press release Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden menyebutkan bahwa, Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8%.
Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045. Target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Sebagai aksi nyata dalam memperkuat komitmen dan kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan penurunan stunting, Pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden kembali mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Rakornas PPS menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai desa, NGO, swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk memperkuat gerakan #CegahStuntingItuPenting. Mengangkat tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”.
Rakornas PPS ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan penguatan komitmen semua pihak dalam percepatan penurunan stunting.
Selain itu, tema ini diharapkan dapat memperkuat semangat untuk menjadikan stunting sebagai isu prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Wakil Presiden menegaskan bahwa meskipun prevalensi stunting turun secara signifikan, program yang telah dilaksanakan harus tetap dilaksanakan dengan baik. Saat ini pemerintah juga memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Melalui MBG dimana ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita juga menjadi sasaran program, diharapkan dapat memperbaiki asupan gizi. Sedangkan dengan CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya. Kehadiran dua program ini menjadi langkah konkret pemerintah menuju Indonesia Emas Bebas Stunting.
Pada kesempatan ini, Wakil Presiden sekaligus menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui pencegahan stunting baru. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan terkait hal tersebut, diantaranya pastikan ibu hamil mempunyai status kesehatan dan gizi yang baik, Balita terpenuhi kebutuhan gizinya, serta anak-anak terhindar dari masalah kesehatan dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang berkala di Posyandu.
Selain itu, perlu untuk memastikan pemberian ASI Ekslusif, Makanan Pendamping ASI (MPASI), Imunisasi Dasar Lengkap, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi aman.
Kemudian, Wakil Presiden juga menyampaikan sejumlah arahan strategis untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia.
Menurutnya, dibutuhkan komitmen kuat dari para kepala daerah untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas. Selain itu, ditekankan juga pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan.
Selanjutnya, ditekankan mengenai pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari pusat hingga daerah serta perlunya edukasi intensif kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pada Rakornas PPS ini, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menyampaikan bahwa kunci utama keberhasilan percepatan penurunan stunting berada pada penguatan komitmen dan kepemimpinan kolaboratif.
Seluruh elemen bangsa harus bergerak dalam satu visi yang sama: menjamin setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa terhambat karena kekurangan gizi.
Dyah Kusumastuti juga menjelaskan bahwa berbagai cerita nyata dari pemerintah daerah, desa, dan mitra pembangunan yang disampaikan pada Rakornas PPS ini menunjukkan bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang kuat mampu mengubah angka statistik menjadi perubahan hidup yang dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, Rakornas terdiri dari dua sesi utama. Sesi pertama berisikan laporan capaian dan target Program Percepatan Penurunan Stunting, penandatanganan komitmen, pemberian penghargaan kepada daerah, dan arahan Wakil Presiden. Dilanjutkan sesi kedua yang menghadirkan diskusi panel dari Kementerian, serta talkshow berbagi pembelajaran dari pemerintah daerah, desa, dan mitra pembangunan.
Tidak hanya itu, pada tahun ini terdapat berbagai kategori penghargaan yang diberikan. Insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting diberikan kepada 50 pemerintah daerah.
Kemudian, diberikan juga Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. Selain itu, terdapat juga penghargaan yang diberikan kepada wilayah yang dibagi menjadi Regional 1, Regional 2, dan Regional 3, yaitu Penghargaan Intervensi Spesifik Terbaik, Penghargaan Kader Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi, dan Penghargaan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi.
Selanjutnya, penghargaan juga diberikan terkait pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) berupa Penghargaan Kepala Daerah selaku Tim Pengendali Genting Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota, dan juga Penghargaan Mitra Pentahelix.
Pada kesempatan ini, juga diberikan penghargaan bagi Provinsi dengan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik dan Provinsi dengan Prevalensi Stunting Rendah.
Kegiatan Rakornas dihadiri oleh 10 Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional/Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.
Kegiatan ini akan dihadir 300 peserta luring dan 2.450 peserta daring dari kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, dan mitra pembagunan.
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden.
