Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku, Said Assagaff menyikapi laporan Camat Kur Selatan, Muhammad Kasim Rahawarin mengarahkan para kepala desa di wilayah kerjanya memilih Prabowo – Hatta saat Pilpres pada 9 Juli 2014.
Anggota tim sukses Jokowi – JK di Maluku, Lucky Wattimury, di Ambon, Selasa (15/7), mengatakan, Gubernur meminta surat Camat tersebut untuk diproses karena bersangkutan adalah PNS yang dilarang berpolitik praktis.
“Saya melaporkan kepada Gubernur, kemarin (Senin), soal surat Camat kepada kepala desa/kepala dusun pada 3 Juli 2014,” ujarnya.
Masalah ini dilaporkannya kepada Gubernur dengan catatan perlu mengingatkan para Wali Kota atau Bupati agar menjaga netralitas PNS, baik jelang – puncak – paska Pilpres.
Apalagi, dalam surat Camat Kur Selatan itu dipertegas bahwa arahan memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu itu menindaklanjuti instruksi Wali Kota Tual, M.M. Thamher saat rapat dengan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 28 Juni 2014.
“Jadi Gubernur hendaknya mengingatkan sembilan Bupati dan dua Wali Kota agar intensif memeliharah stabilitas keamanan di Maluku yang semakin kondusif dengan tidak berpihak dengan mengarahkan para SKPD maupun PNS untuk memilih pasangan Capres – Cawapres tertentu,” tegasnya.
Salah satu Wakil Ketua DPD PDIP Maluku itu memastikan, tim kuasa hukum dari pemenangan Jokowi – JK telah berangkat ke Kota Tual untuk memproses kasus tersebut karena menciderai pesta politik di daerah ini.
“Tim kuasa hukum yang nantinya memutuskan Camat Kur Selatan ini diproses ke aparat penengak hukum, termasuk laporan disampaikan ke KPU/Bawaslu Maluku,” kata Lucky.
Gubernur Maluku, Said Assagaff memastikan, telah mengingatkan sembilan Bupati dan dua Wali Kota dengan menyurati masing – masing pada awal Juni 2014.
“Saya mengingatkan agar para Bupati/ Wali Kota memfasilitasi penyaluran logistik Pilpres, memelihara stabilitas keamanan dan mengingatkan PN agar tidak berpolitik praktis,” ujarnya.
Makanya, menurut dia, sekiranya Camat Kur Selatan terbukti bersalah, maka pastinya dikenakan sanksi.
“Sanksinya nanti diputuskan setelah bersangkutan memiiki ketetepan hukum tetap sehingga untuk saat ini mari kita menjunjung azas praduga tidak bersalah,” kata Gubernur.
Daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.216.296 pemilih yang tersebar di sembilan Kabupaten dan dua Kota dengan 3.250 TPS.
Sedangkan DPT Pileg pada 9 April 2014 sebanyak 1.181.065 pemilih tersebar di 3.805 TPS.
Tingkat partisipasi pemilih di Maluku saat Pileg pada 9 April 2014 yakni 78,71 persen.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dengan nomor urut 1, sedangkan Joko Widodo – Jusuf Kalla nomor urut 2. (ant/tm)
