Ambon, Tribun Maluku : Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan menandatangani Perjanjian Kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D).
Penandatanganan MoU berlangsung di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur Maluku, Rabu (12/3/2025).
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemungutan pajak di Provinsi Maluku, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung kebijakan fiskal yang lebih efektif.
Gubernur Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa optimalisasi pajak merupakan langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kerja sama ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia berharap perjanjian ini dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi pemungutan pajak dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Gubernur menambahkan bahwa peningkatan pendapatan daerah memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi lainnya, guna memastikan implementasi yang sukses.
Provinsi Maluku menjadi salah satu dari delapan provinsi yang ikut serta dalam sesi pertama penandatanganan kerja sama OP4D, bersama Bengkulu, Kepulauan Riau, NTT, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Dalam Seremoni Penandatanganan ini, Provinsi Maluku bersama, Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, NTT, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, masuk dalam sesi Pertama Penandatangan Kerja Sama OP4D
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Lewerissa berharap perjanjian ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan
