Ambon, Tribun Maluku : Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun Buru International Harbour guna mewujudkan nawacita Presiden RI Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Selain memberikan multiplier effect (efek berganda) bagi pertumbuhan sentra ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, kehadiran Buru International Harbour juga akan memangkas disparitas atau kesenjangan yang selama ini menjadi persoalan mendasar di Maluku sebagai daerah kepulauan.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan BPD HIPMI Maluku, Alter Sabandar, saat mewakili Ketum BPD HIPMI Maluku Azis Tunny di Forum Infrastruktur Wilayah Maluku-Papua tahun 2023 di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (5/7/2023).
“Kami punya usulan atau rekomendasi jangka panjang untuk pemerintah pusat, yakni di Maluku harus dibangun Buru Internasional Harbour,” kata Alter di forum yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas tersebut.
Presiden Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2024 ini, kata Alter, tidak akan bisa mewujudkan mimpinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena tidak berhasil memaksimalkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3 sebagai jalur pelayaran internasional yang menjadi pintu masuk Asia ke Australia dan Pasifik, begitupun sebaliknya.
Dikatakannya, Pulau Buru sangat strategis untuk dibangun sebuah pelabuhan bertaraf internasional karena perairannya merupakan wilayah ALKI 3 berdasarkan Ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) tahun 1972.
“Pulau Buru memiliki posisi yang strategis terhadap gugus pulau di Maluku, dan berada paling depan terhadap Indonesia barat maupun tengah. Ibarat dalam tata letak, Pulau Buru berada pada teras paling depan terhadap gugus pulau di Maluku dan dekat dengan wilayah barat dan tengah, itu sangat menunjang pola transportasi baik lokal, nasional, juga pelayaran internasional,” jelasnya.
Menurut Alter, guna mewujudkan nawacita Presiden Jokowi di bidang maritim maka pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara karena posisinya dekat ALKI 1 di Selat Malaka, dan rencana perpindahan ibukota negara ke Penajam, Kalimantan Timur, juga karena letaknya berada di selat antara Kalimantan dan Sulawesi yang merupakan jalur ALKI 2. Sementara ALKI 3 yang menjadi pintu masuk Asia ke Australia dan Pasifik berada di selat Pulau Buru, Provinsi Maluku.
Menurutnya, apabila pemerintah tidak lagi meneruskan janjinya membangun Ambon New Port, maka pilihan paling menjanjikan bagi masa depan Maluku adalah dibangun pelabuhan bertaraf internasional di selat Buru. Diririnya mengusulkan nama, Buru International Harbour.
“Ketika Buru di jadikan new port atau lebih tepat pelabuhan internasional seperti Belawan karena ada ALKI 1 di Selat Malaka, maka Buru pun demikian, dan pulau-pulau terdekat seperti Kelang, Manipa dan Buano akan menjadi sangat strategis untuk pengembangan industri perkapalan serta industri-industri penunjang seperti Batam,” ungkapnya.
Secara luas wilayah, lanjut dia, Pulau Buru sangat strategis untuk di bangun gudang, hotel dan infrastruktur lain yang akan menunjang operasional sebuah pelabuhan internasional. Sementara untuk menopang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Pulau Buru juga berada sangat dekat dengan Laut Arafura yang merupakan fishing groud (wilayah tangkap ikan) terbesar di Indonesia.
“Kalau ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kemudian ada triger pembangunan seperti Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, atau Freeport di Papua, maka kami minta pemerintah membangun Buru Internasional Harbour di Maluku. Ini menjadi triger pembangunan dan menyelesaikan kesenjangan pembangunan di daerah Maluku,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Maluku akan sulit keluar dari isu kemiskinan dan ketertinggalan karena ketidak-mampuan daerah membangun wilayah dengan inflasi yang tinggi dan ketersedian anggaran yang serba terbatas.
“Bagaimana mungkin membangun wilayah miskin yang inflasi pasti tinggi, dengan ruang fiskal yang kecil ibarat kita gali lubang untuk menutupi jurang. Kita butuh triger yakni campur tangan luar biasa untuk mengatasi kesenjangan wilayah timur ini,” tegasnya.
Dikatakannya, membangun ALKI 3 bukan semata untuk kepentingan geoekonomi, tapi secara geopolitik juga menjadi sangat strategis di bidang pertahanan nasional.
“Membangun Buru Internasional Harbour berarti pemerintah juga berhasil membangun pertahanan negara di wilayah ALKI 3, dan Indonesia akan berhasil menjadi negara maritim dengan basis pertahanan terhadap Laut China Selatan dan Benua Austalia,” katanya.
