John Sesa, SE. MM |
AMBON Tribun-Maluku.Com- Menyatukan persepsi tentang penting dan strategisnya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah/bangsa dimasa depan merupakan masalah tersendiri dalam pelaksanaan program KKB.
Program ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk, tetapi lebih mendasar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia yang handal dikemudian hari.
Muhammad Akbar, SS |
Demikian sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, John Sesa, SE. MM pada kegiatan Inventarisasi Kemitraan Kabupaten/Kota se Maluku Tahun 2014 bertempat di Everbrigh hotel Kamis (16/10/2014).
Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas SDM dan bukan oleh yang lain termasuk melimpahnya sumber daya alam.
BKKBN tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang KB tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan, kerjasama dan pendidikan kependudukan, pendidikan dan latihan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan.
Kegiatan inventarisasi kemitraan dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan (PSKK) Unpatti, Koalisi Pembangunan Untuk Kependudukan Promal, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Promal, serta Ikatan Penulis dan Analisis Demografi (IPADI) Promal dimaksudkan untuk memperkuat komitmen mitra kerja dalam mendukung Program KKB-PK di daerah ini yang ditandai dengan Angka Kelahiran Total (TFR) 3,2, Angka Kesertaan KB (CPR) 45,5 dan Unmetneed 14,5 persen.
Untuk itu semua, diperlukan kerja keras seluruh jajaran Perwakilan BKKBN dalam menurunkan TFR dan Unmetneed serta meningkatkan CPR dengan melibatkan mitra kerja.
Karena itu, tahun terakhir RPJMN program KKBPK difokuskan pada 6 isu strategis yaitu: “Memperkuat lini lapangan, Program Generasi Berencana, Perkuat pelayanan KB dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Perkuat kelembagaan di kabupaten/kota, Kelola DAK secara efektif dan efisien, transparan serta akuntabel, dan isu Kependudukan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan.
Diakui, mitra kerja telah banyak berperan seperti; melakukan kajian-kajian dan usaha persuasif kepada pemangku kepentingan, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan, advokasi dan penggerakan, pelayanan serta penelitian dan pengembangan program.
Ketua panitia kegiatan Muhammad Akbar, SS dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam perencanaan pembangunan kependudukan di Maluku yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan mitra kerja lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan komitmen mitra kerja dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan serta terjalin kemitraan yang terbentuk di setiap kabupaten/kota di Maluku.(TM02)