“Kami masih melakukan pendekatan persuasif menyikapi pengunjuk rasa yang tersulut emosi sambil berkoordinasi dengan Pemkab SBB,” katanya, saat dihubungi dari Ambon, Senin (24/2).
Hanya saja, dia mengakui adanya perusakan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Sebenarnya Kepala BKD SBB, John Manuputty bersedia menjelaskan kelulusan CPNS dari jalur honorer K-2. Namun pengunjuk rasa terlanjur tersulut emosi sehingga melakukan pelemparan kantor, mengakibatkan terjadi kerusakan,” ujar Kapolres.
Dia mengakui, para pengunjuk rasa telah menghentikan aksinya. Namun, pemantauan dilakukan agar tidak mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten SBB.
“Sekiranya eskalasi aksi unjuk rasa meningkat, maka pastinya ditangani sesuai prosedur tetap (Protap),” tegas Kapolres.
Pengumuman kelulusan CPNS dari jalur honorer K-2 di jajaran Pemkab SBB telah memicu emosi peserta seleksi sejak pekan lalu dengan melakukan pelemparan ke kantor Bupati setempat.
Begitu pun, pemukulan terhadap salah seorang saudara Bupati SBB, Jakobus Puttileihalat sehingga rumah mereka untuk sementara diamankan personil polisi.
Bupati Jakobus Puttileihalat, Wakil Bupati SBB, La Husni, Sekda SBB, Mansyur Tuharea dan Kepala BKD setempat, John Manupurry belum bisa dikonfirmasi.
Sedangkan, Asisten Tata Pemerintahan Setda SBB Ronald Silooy, dihubungi dari Ambon, membenarkan adanya aksi perusakan kantor BKD tersebut.
“Pengunjuk rasa melempari kantor itu dengan batu maupun benda keras lainnya,” ujarnya.
Dia mengemukakan, Kepala BKD SBB John Manuputty sebenarnya telah menjelaskan kepada pengunjuk rasa bahwa keputusan kelulusan itu merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Sayangnya pengunjuk rasa tersulut emosi, selanjutnya melakukan aksi pelemparan ke kantor BKD. Separah apa kerusakannya belum dapat dipastikan,” kata Ronald.
Disinggung pengunjuk rasa melibatkan 191 CPNS yang sebenarnya telah lolos seleksi tahun 2010, dia menjelaskan berdasarkan pemantauan terlihat sejumlah di antara mereka.
“Kami tidak bisa berbuat banyak karena itu kewenangan Kemenpan dan RB yang sebenarnya telah diperjuangkan nasibnya oleh Pemkab SBB,” ujar Ronald. (ant/tm)
