Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2026 yaitu “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif” (https://www.kabartimurnews.com/2025/05/22/gubernur-implementasi-rpjmd-maluku-2025-2029-penting/).
Tentu saja sebagai orang Maluku yang optimis dengan pemimpinnya, maka judul diatas merupakan mimpi yang pasti terjadi. Saya membayangkan paling tidak kalau itu tercapai maka balita stunting pasti berkurang. Ditambah kondisi ekonomi membaik, yang ditandai harga pangan semakin stabil, ketergantungan kepada wilayah lain berkurang, gizi terpenuhi dan produktivitas pekerja meningkat.
Masih banyak “produk ikutan” kondisi menyenangkan lainnya yang pasti terjadi. Sebut saja ketahanan keluarga pasti menguat di sisi sosial ekonomi, kemiskinan pasti berkurang dan penduduk yang sejahtera pasti bertambah.
Kondisi di atas merupakan dambaan kita bersama. Karena kita mendambakannya, maka wajib hukumnya kita bahu membahu mewujudkannya pula.
Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan catatan ini dapat menjadi “sasaran tembak” bersama.
Ketahanan pangan adalah fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Provinsi Maluku, dengan kekayaan alamnya yang melimpah dari tanah dan laut, sesungguhnya memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan.
Berdasarkan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2024, terdapat beberapa daerah di Maluku yang masuk dalam kategori rawan pangan. Sebut saja yang kategori Rawan Pangan Berat yaitu Kabupaten Kepulauan Aru; Kabupaten Kepulauan Tanimbar; serta Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara terkategori Rawan Pangan Sedang adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran kecukupan pangan di Provinsi Maluku cukup besar karena enam kabupaten/kota lainnya tidak termasuk kategori Rawan Pangan Berat maupun Sedang. (https://pustaka.badanpangan.go.id/user/koleksi/read/39059724f73a9969845dfe4146c5660e).
Gambaran keragaman lainnya terlihat pada prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) antara kabupaten/kota di Maluku.
Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 mencapai 38,87 persen. Sementara Rata-rata PoU Nasional mencapai 8,53 persen pada tahun 2023.
Berarti, PoU di Kabupaten Buru Selatan masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Bahkan semua kabupatan/kota di Maluku memiliki nilai PoU berkisar antara 24,12 persen sampai 38,87 persen. Bahkan Kota Ambon yang merupakan ibu kota Provinsi baru mencapai 24,12 persen (BPS,2024).
Hal ini menjadi signal “serius” yang mengingatkan kita bahwa masih banyak masyarakat belum mendapatkan asupan pangan yang memadai.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di Maluku pada September 2024 mencapai 15,78 persen. Menurun cukup jauh dari 16,42 persen pada Maret 2023. Kondisi kemiskinan ini dampak keterbatasan sebagian penduduk dalam mengakses pangan bergizi dan berkelanjutan. Bisa jadi banyak sekali penyebabnya, mungkin faktor distribusi, kemampuan ekonomi penduduk serta aspek produksi.
Namun, ada kabar positif dari sisi produksi pangan lokal. Data terbaru tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan luas panen dan produksi padi di Maluku.
Hal ini sebagai indikasi langkah maju dalam mengoptimalkan sumber daya pertanian lokal. Tahun 2024 sebesar 91,13 ribu ton mengalami kenaikan dari 79,96 ribu ton atau sebesar 13,97 persen.
Kenaikan produksi padi ini bukan hanya karena tambahan luas panen, tetapi sekaligus produktivitas lahannya, sebab lahan bertambah 5,79 persen dan produksinya bertambah 13,97 persen. Walau demikian produksi padi 91,13 ribu ton bila di konversi ke beras mencapai 51,03 ribu ton pada tahun 2024 belum separuh dari konsumsi kita yang mencapai 218,71 ribu ton. Atau masih ada defisit sebesar 167,68 ribu ton (BPS,2025).
Kondisi ini menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan karena walau produksi kita masih rendah tapi terus memperlihatkan peningkatan. Tentu kita berharap ketergantungan pada pasokan komoditi beras dari luar daerah semakin berkurang.
Dukungan ekonomi bagi petani juga mulai membaik. Pada Mei 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku tercatat sebesar 102,01, meningkat 0,59 point dari bulan sebelumnya. Kenaikan NTP menunjukkan bahwa petani mulai mendapatkan harga jual hasil produksi yang lebih baik dibanding biaya produksi, yang akan meningkatkan semangat dan kesejahteraan mereka. Hal ini tentu berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan lokal.
Walau terjadi kenaikan NTP namun kita juga perlu waspada. Sebab mereka yang berusaha di sektor Pertanian merupakan penyumbang penduduk miskin terbesar mencapai sekitar 60 persen. Karena itu kita harus waspada terhadap komoditi pemicu penurunan NTP. Sebagai contoh komoditi “pengganggu” NTP antara lain Ikan, cabai rawit, sayuran, gula, terus dan lain-lain yang selalu muncul pada saat yang sama “deflasi” di wilayah perkotaan.
Catatan lain adalah, kenaikan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar 18,19% pada Desember 2023 (BPS) mencerminkan meningkatnya biaya hidup yang harus diwaspadai. Jika tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas pangan lokal, daya beli masyarakat terhadap pangan akan tertekan, dan ketahanan pangan akan sulit terwujud secara merata.
Transformasi terjadi pada umur petani. Hasil Sensus Pertanian 2023 juga menunjukkan Peningkatan Proporsi Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Berumur 55 tahun ke atas. Hasil tersebut menunjukkan pada tahun 2013 proporsi mereka mencapai 28,56 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi 32,55 persen (BPS).
Dinamika ini menunjukkan suatu kepastian bahwa minat generasi muda di Provinsi Maluku untuk bertani makin berkurang.
Dengan segala dinamika tersebut, penting bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Maluku untuk terus menguatkan sinergi dalam membangun ketahanan pangan. Penguatan produksi lokal, peningkatan kapasitas petani, pengembangan infrastruktur pertanian dan distribusi, serta edukasi gizi bagi keluarga menjadi kunci keberhasilan.
Ketika ketahanan pangan di Maluku semakin menguat, bukan hanya angka produksi yang meningkat, tetapi yang paling penting adalah kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat, sejahtera, dan mandiri.
Harapan besar terletak pada bagaimana semua pihak dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa potensi alam Maluku yang luar biasa bisa menjadi sumber pemicu kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Maluku Bisa !!!
Oleh: Charles Gigir Anidlah; Penulis adalah Pengurus Pusat Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskebar), tinggal di Kota Ambon.
