Kunjungan Presiden ke Indonesia Timur hanya memberikan keuntungan ekonomi dan politik kepada Maluku Utara dan Papua, ini menunjukan bahwa kedua Provinsi ini di mata Jakarta lebih berarti dari Maluku sebagai Provinsi yang lebih Tua.
Seperti diketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 7 Mei 2015 Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kunjungan kerja di beberapa Provinsi di Indonesia Timur. Kunjungan itu di mulai dari Ambon, dengan agenda Pembukaan Forum APEKSI di Ambon, sekaligus dengan Grand Lounching Mangente Ambon 2015.
Selain di Ambon Presiden juga melakukan kunjungan ke Waipo Pulau Buru untuk Penanaman Padi dalam rangka Swasembada Beras, dan setelah itu Kunjungan Presiden di lanjutkan ke Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua.
Kunjungan Kepala Negara tersebut sudah selesai dan yang tersisa adalah sebuah pertanyaan besar kepada kita semua APAKAH ADA KEUNTUNGAN EKONOMI DAN POLITIK SECARA SIGNIFIKAN YANG MALUKU DAPATKAN DARI KUNJUNGAN KEPALA NEGARA TERSEBUT..???
Paparan ini saya mulai dari Maluku Utara, ketika Presiden berkunjung ke Maluku Utara selain meresmikan beberapa proyek infrastruktur tetapi juga membawa dana pembangunan sebesar Rp. 3 Triliun untuk peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan pelabuhan.
Dari sisi ini saya melihat bahwa kepala Negara dapat memahami betul kebutuhan Maluku Utara sebagai salah satu Provinsi Kepulauan yang sangat membutuhkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan sehingga daerah ini memperoleh keuntungan besar dari kunjungan Presiden.
Kunjungan ke provinsi Papua lebih mencengangkan lagi dimana Papua pada saat dikunjungi oleh Presiden mendapat reaksi yang kurang baik dimana saat kedatangan kepala Negara, Gubernur malah tidak di tempat, namun demikian Papua memperoleh dan pembangunan yang sangat besar.
Untuk Tahun 2015 Papua menerima total dana pembangunan Rp. 6 triliun, dimana dari jumlah dana ini Rp. 4,7 triliun untuk pembangunan jembatan dan jalan, Rp. 600 milyar untuk pembangunan irigasi, Rp. 400 milyar untuk pembangunan sanitasi dan air bersih, dan Rp. 300 milyard untuk perumahan.
Pemberian dana pempus ini malah di tandai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan laying Hamadi-Holtekamp dengan nilai proyek Rp. 1.5 triliun. Disamping itu Pemerintah pusat juga menyediakan dana pembangunan fasilitas PON sebesar Rp. 10 triliun dan menargetkan pembangunan Trans Papua sepanjang 3.985 kilometer segera terselesaikan.
Lalu Bagaimana Dengan Maluku
Saya melihat bahwa kunjungan Presiden ke Indonesia Timur hanya memberikan keuntungan ekonomi dan politik kepada Maluku Utara dan Papua, ini menunjukan bahwa kedua Provinsi ini di mata Jakarta lebih berarti dari Maluku sebagai Provinsi yang lebih Tua.
Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dan signifikan antara Maluku, Maluku Utara dan papua, baik secara geografis, dan sosiologis, tetapi mengapa kedua wilayah ini mendapatkan kucuran dana begitu besar dari pemerintah pusat dan Maluku sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.
Apakah Maluku tidak membutuhkan..?? atau karena di Mata Jakarta eksekutor dan regulator pembangunan di Maluku lebih suka dengan proyek-proyek ceremonial yang mendatangkan evoria yang berlebihan..??? hanya rumput yang bergoyang yang tahu jawabannya.
Keuntungan Ekonomi
Kucuran dana pempus terhadap malut dan Papua jelas memberikan implikasi ekonomi yang sangta tinggi, karena terindikasi dengan pengeluaran investasi pemerintah yang begitu besar dan mengakibatkan peredaran uang di wilayah papua akan meningkat, banyak tenaga kerja yang akan terserap sehingga mengurangi angka pengangguran terbuka sekaligus ikut menaikan pendapatan masyarakat.
Pengaruh ganda dari pengeluaran investasi pemerintah ini tentu akan mendorong permintaan akan barang dan jasa yang sangata besar, sehingga sektor perdagangan dan juga sector produksi masyarakat akan terdorong untuk naik.
Apalagi dalam kunjungan tersebut juga disediakan anggaran untuk pembangunan pasar Mama mama di jayapura. Selanjutnya apabila semua pembangunan infrastruktur sudah selesai jelas akan mendorong arus produksi, distribusi dan pemasaran dan meningkatkan aktivitas roda perekonomian Maluku Utara dan papua. Banyak desa-desa potensial tapi masih terisolasi akan semakin mudah untuk mengakses kegiatan pembangunan karena sudah menjadi daerah terbuka.
Tingkat aksesibilitas yang semakin tinggi ini kemudian akan mendorong kegiatan ekonomi lain dengan datangnya banyak investor dari luar Papua dan Maluku Utara yang akan berinvestasi di wilayah tersebut.
Kemajuan lain yang akan di dapat apabila ditunjang dengan kesadaran masyarakat papua dan Maluku Utara untuk bangkit dan memajukan wilayahnya berdasarkan potensi ekonomi, buadaya dan adat istiadat yang kuat dan kental dalam jiwa masyarakat Papua dan Malut.
BAGAIMANA DENGAN MALUKU.? Saya tidak melihat sedikitpun keuntungan ekonomi yang di dapat Maluku dari kunjungan Kepala Negara, malah yang lebih diuntungkan adalah segelintir manusia yang berbaju eksekutor dan regulator, melalui rangkaian KEGIATAN SERIMONIAL saja, sehingga secara akuntansi yang ada adalah OUTFLOW OF FUND dan bukan INFLOW OF FUND.
Keuntungan Politik
Kunjungan Jokowi ke Intim jelas sangat memberikan keuntungan politik bagi Papua dan pemerintah Pusat. Hal ini ditandai dengan beberapa kebijakan Presiden dengan memberikan grasi bagi 5 orang tahanan politik (TAPOL) dan memberikan ijin bagi wartawan asing untuk masuk ke wilayah Papua.
Saya bukan pengamat politik dan juga bukan politisi, tetapi secara logika umum saya bisa melihat bahwa dengan dibebaskannnya 5 orang tapol Papua oleh Presiden menunjukan bahwa pemerintah Indonesia menghargai HAM dan melaksanakan HAM dengan baik, sehingga di mata Internasional khususnya di mata pemerintahan Obama dan Uni Eropa, Indonesia terkesan sudah melaksanakan HAM dengan baik di Papua dan ini tentunya akan memberikan keuntungan politik kepada Jokowi selaku Presiden di mata Internasional
Lalu bagaimana dengan TAPOL MALUKU..?? bukankan ada banyak saudara kita yang secara politik dikatakan sebagai tahanan politik (TAPOL) karena distigmakan sebagai pembuat makar, mengapa mereka juga tidak diperhitungkan oleh Presiden untuk memberikan Grasi bagi mereka, tapi hanya Papua.
Padahal kalau kita mau jujur OPM dan GAM secara riil telah melakukan perlawanan kontak senjata dengan TNI, sedangkan TAPOL Maluku di tahan dengan hanya menaikan bendera, rapat dan lain sebagainya.
Saya katakana hal ini bukan karena saya simpatisan atau menyetujui gerakan separatis di Maluku, tetapi saya mau melihat secara jujur dan obyektif saja bagaimana keberpihakan dan keadilan pemerintah pusat terhadap Maluku. ADA APA dengan Maluku.? Dimanakah kekuatan posisi tawar Maluku terhadap Jakarta..??, Dan sejauh mana pemerintah daerah Maluku melihat hal ini.
Menurut saya tidak ada alasan untuk pemerintah Provinsi Maluku TAKUT membicarakan masalah ini dengan pemerintah pusat, karena ini berkaitan dengan jati diri dan hak hidup Rakyat Maluku. Kalau pemprov hanya mau bermain pada Zona aman lalu bagaimana masa depan Rakyat Maluku dan keturunannya, apakah terus kita akan distigmakan dengan wilayah saparitis, premanisme, kekerasan, wilayah konflik yang tidak aman dan lain sebagainya.
Kalau saya melihat salah satu manfaat kunjungan Presiden ke Maluku, adalah Gubernur bisa melakukan pembicaraan dan mengingatkan Presiden tentang PI 10% pengelolaan Blok Masela dan lumbung Ikan Nasional (LIN) yang telah di usahakan pemerintah Provinsi sejak Gubernur Ralahalu.
Memang diakui bahwa Pemprov Maluku telah melakukan beberapa upaya yaitu MoU antara Pemprov Maluku dengan Pemerintah Pusat tanggal 24 Agustus 2014, juga Perjanjian Kerja sama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Gubernur Maluku 15 Januari 2015 tentang Maluku sebagai LIN.
Persoalannya adalah sejauh mana pemerintah pusat dapat mengakomodir masalah ini dan merealisasikannya kepada Maluku sebab ketika Maluku bisa memperoleh PI 10% pengelolaan Blok Masela secara ekonomi sangat bermanfaat bagi Maluku karena akan meningkatkan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan di Maluku, sedangkan masalah LIN secara konseptual program mungkin bagus, namun yang selalu saya pertanyakan adalah sejauh mana masyarakat Nelayan Maluku mendapatkan manfaat dari Program ini dan dimana posisi Nelayan Maluku dalam LIN tersebut.
Mungkin saya tidak terlalu tahu sehingga perlu saya pertanyakan, apakah dalam kunjungan Presiden ke Maluku, Gubernur dan Bupati/Walikota telah memberikan kesempatan kepada pimpinan-pimpinan SKPD yang ada untuk melakukan manuver kepada Presiden dan jajaran Menteri yang datang sehingga Jakarta bisa memberikan perhatian khusus bagi Maluku.?? Atas berbagai persoalan dan kebutuhan riil Maluku saat ini dan akan datang..? atau jangan-jangan kunjungan Jokowi ini hanya untuk kepentingan pencitraan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu karena mendapat sebagian fasilitas daerah bahkan negara.
Jangan ada unsur pembiaran, karena semua hal ini tidak akan memberikan keuntungan ekonomi dan politik bagi Maluku dalam jangka panjang, tetapi malah sebaliknya dan pada gilirannya Maluku dan semua komunitas yang ada di dalamnya tidak mendapat manfaat yang berarti, dan orang lain yang akan menikmati semua yang kita punya.
Ini sangat ironis karena Masyarakat Maluku harus SENGSARA diatas KEKAYAAN yang berlimpah
Saya sangat berharap agar kita menjadi insan yang tidak MUNAFIK, karena kita memiliki karakter dengan tipologi pohon sagu, kita harus tegak berdiri, terkesan susah di dekati, tetapi ketulusan hati orang Maluku putih seperti sari pati sagu, karena itu kita harus bisa bicara secara JUJUR apa yang seharusnya untuk Maluku.
Jangan karena kepentingan kita atau kelompok kita, lalu hati berkata amin tapi sikap dan bibir penuh dengan DUSTA . SEMOGA BERMANFAAT
Oleh Ulis Latumaerissa*