Ambon,Tribun Maluku : Sikap tertutup Komando Distrik Militer (Kodim) 1511/Moa memicu kekecewaan wartawan terkait insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tepa, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Program unggulan Presiden Prabowo itu kini menjadi sorotan publik, namun aparat yang bertanggung jawab justru enggan memberi klarifikasi.
Peristiwa ini terjadi Jumat (12/9/2025), ketika seorang wartawan media lokal mendatangi Markas Kodim 1511/Moa untuk meminta tanggapan Dandim 1511/Moa, Letkol Inf Nuriman Siswandi, mengenai kasus keracunan tersebut.
Namun, bukannya mendapat penjelasan resmi, wartawan justru diminta menunggu dengan alasan petugas piket harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak internal Kodim.
Setelah menunggu cukup lama, pihak Kodim akhirnya menyatakan belum bisa memberikan keterangan resmi. Alasannya, mereka masih menunggu data dari Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) Tepa terkait insiden yang melibatkan puluhan siswa tersebut.
Sikap diam Kodim 1511/Moa ini dianggap wartawan sebagai bentuk ketertutupan dan kurangnya transparansi, mengingat Kodim merupakan salah satu pihak penanggung jawab program MBG di wilayah itu.
“Sebagai penanggung jawab program, semestinya mereka bisa memberikan penjelasan meski masih bersifat awal. Kami butuh klarifikasi, bukan penolakan,” ujar wartawan yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan kekecewaannya kepada media ini.
Data yang diperoleh dari Puskesmas Tepa menyebutkan, korban keracunan MBG mencapai 30 siswa SMP. Dari jumlah itu, 28 siswa berasal dari SMP Negeri 1 Tepa dan dua siswa lainnya dari SMP Negeri 5 MBD di Tepa. Puluhan siswa tersebut langsung mendapat pertolongan medis di Puskesmas Tepa.
Insiden ini memantik keprihatinan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan program MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo.
Publik kini menunggu langkah tegas dan penjelasan resmi dari pihak Kodim 1511/Moa serta instansi terkait, agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan terhadap program nasional tersebut tidak semakin terkikis.
