Ambon, Tribun Maluku. Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton menegaskan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terkait harga tanah yang dinilai terlalu murah dalam proyek Blok Masela dengan harga Rp 14.000/meter dan ini sangar miris dan tidak adil.
Menanggapi aspirasi dari masyarakat tersebut, Komisi I akan segera memanggil berbagai pihak yang berwenang untuk membahas solusi terbaik bagi masyarakat yang ada di lokasi Blok Masela.
“Kami sudah mendapat keluhan dari masyarakat terkait harga tanah yang ditetapkan oleh pihak Blok Masela sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp14.000/meter,” ujar Solichin Buton pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (30/01/2025).
Oleh karena itu kata Solichin, Komisi I akan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Pimpinan Blok Masela, Pemerintah Kabupaten, Sekda Provinsi, Kabag Hukum, dan Pertanahan, untuk membicarakan masalah ini.
Ia menambahkan bahwa tujuan pemanggilan ini adalah mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Harapan kami, dengan pembicaraan bersama nanti ada jalan keluar yang adil, terkait harga tanah yang dikeluhkan masyarakat. Kami ingin masyarakat di sana tidak merasa kecewa,” ucapnya.
Komisi I DPRD Maluku berencana menggelar rapat secepatnya setelah pelantikan Gubernur Maluku yang baru.
“Dalam waktu dekat, setelah pelantikan Gubernur, kami akan segera mengadakan rapat untuk membahas hal ini,” tutup Solichin Buton.
Untuk di ketahui bahwa, Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor energi yang berada di Maluku. Namun, proses pembebasan lahan masih menjadi tantangan, terutama dalam penentuan harga tanah yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat setempat.