Tual, Tribun Maluku: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Langgur kembali menggelar sosialisasi program “Kemenkeu Masuk Desa” di Kota Tual.
Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, (4/11/2021). Di Desa Ngadi. Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Tual, Royikan Kepala KP2KP Langgur, Luhur Ura Kusuma Dinata, Tim pendamping dari DPMD Kota Tual, Pejabat Kepala Desa Ngadi, Abd. Kadir Reniuryaan beserta perangkat serta dapat audiensi dari Inspektorat Kota Tual.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPPN Tual, Royikan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi tentang Dana Desa yang dibawakan oleh staf seksi Bank KPPN Tual, Yusuf Nur Hidayah Ramdhani dan pemaparan materi sosialisasi tentang perpajakan yang dibawakan Kepala KP2KP Langgur, Luhur Ura Kusuma Dinata kemudian dilanjutkan oleh staf KP2KP Langgur, Auzan Azinuddin Matdoan.
Berdasarkan data terakhir bulan Oktober 2021, Desa Ngadi dengan pagu Dana Desa Rp1.162.934.000,00 dan termasuk untuk BLT Dana Desa bagi 149 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah disalurkan dana desa tahap 1 reguler sebesar Rp133.638.880,00 tahap 1 (earmark 8%) untuk penanganan covid-19 sebesar Rp93.034.720,00 dan BLT dana desa sampai bulan ke-12 sebesar Rp572.400.000,00
Ditambahkan, mengingat saat ini sudah memasuki bulan November 2021, sejalan dengan upaya percepatan penyaluran Dana Desa, Pemerintah Desa diminta untuk segera memenuhi kelengkapan dokumen kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diajukan ke KPPN Tual untuk disalurkan Dana Desa Tahap 2 dan Tahap 3.
“Untuk itu, KPPN dan DPMD Kota Tual akan terus berkoordinasi mengenai penyaluran dana desa tahap 2 dan tahap 3 salah satunya terhadap Desa Ngadi,” ungkap Yusuf.
Pada materi selanjutnya, KP2KP Langgur, Luhur Ura Kusuma Dinata menjelaskan tentang perpajakan desa yang perlu diketahui belanja-belanja apa saja yang dikenakan pajak, berapa pajaknya, dan membayarkan serta melaporkan pajak tersebut.
Selain itu, KP2KP Langgur berharap besar atas peningkatan pelaporan pajak dari desa, “Berdasarkan evaluasi kami selama ini, kalau memungut, memotong dan membayar sudah bagus namun ada sedikit kendala di tahap pelaporan pajaknya.
Untuk itu, para bendahara desa menemui kesulitan dalam pelaporan pajak, silakan datang ke KP2KP untuk konsultasi, karena jika tidak atau terlambat laporannya maka dapat dikenakan sanksi administrasi.
“Sosialisasi ini adalah sebuah paket komplit karena ada sisi pengeluaran negara khususnya tentang Pengelolaan Dana Desa juga disampaikan dari sisi penerimaan negara khususnya tentang perpajakan Desa.” ucap Royikan, Kepala KPPN Tual.
Di akhir sosialisasi setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya diberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan/tanggapan.
