Seperti apa hidup yang anda harapkan ? sudah pasti hidup yang berkualitas. Setiap manusia memiliki pendapat tersendiri tentang kualitas hidupnya.
Ada yang menggambarkan kualitas hidup berdasarkan kemampuan intelektual, ada pula yang memahami kualitas sebagai bentuk kreatifitas dan masih banyak pendapat lainnya. Kualitas hidup seseorang menjadi hal yang sangat penting, sama halnya dengan pembangunan suatu bangsa yang tingkat keberhasilannya terletak pada kualitas penduduknya.
Pembangunan kualitas manusia dihitung dengan pendekatan segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang semuanya terangkum dan menghasilkan apa yang kita kenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari segi kesehatan, indikator yang digunakan adalah umur harapan hidup; untuk pendidikan digunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; sedangkan dari segi kesejahteraan digunakan indikator pengeluaran per kapita.
Di Indonesia, perhitungan IPM sudah dilakukan sejak tahun 1996 dan dilakukan secara berkala tiap tiga tahun. Dengan demikian kita dapat melihat peta pembangunan manusia di setiap daerah baik pencapaian, kecepatan, posisi maupun disparitas antar daerah.
Berdasarkan Data IPM tahun 2018 oleh Badan Pusat Startistik (BPS), secara nasional IPM Indonesia adalah 71,39 yang mana capaian tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47, sedangkan terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06. Lalu bagaimana dengan IPM Provinsi Maluku ?
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku menempati rangking ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia dengan besar IPM 68,87. Angka ini memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 1 persen, namun peningkatan IPM di Maluku tidak mampu menggeser posisi provinsi seribu pulau ini dari kategori IPM ‘sedang’.
Untuk umur harapan hidup, Maluku masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 65,59 tahun (nasional 71,20 tahun ), namun disisi lain harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Maluku lebih tinggi dari capaian nasional yaitu 13,92 tahun untuk harapan lama sekolah (nasional 12,91 tahun ) dan 9,58 tahun untuk rata-rata lama sekolah (nasional 8,17 tahun ). Sedangkan pengeluaran per kapita penduduk Maluku ada di bawah rata-rata nasional dengan besar pengeluaran 8.721.000 per tahun (nasional 11.059.000 per tahun).
Dari ke empat indikator capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Maluku masih perlu ditingkatkan melalui pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai hingga ke daerah pelosok dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Hal ini dianggap perlu karena mengingat umur harapan hidup penduduk Maluku masih rendah. Capaian dari segi pendidikan sudah cukup baik, namun hal ini perlu tetap dipertahankan melalui strategi yang tepat seperti pemberian bantuan dana pendidikan bagi anak yang tidak mampu, sehingga kedepannya ada keseimbangan antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.
Untuk pengeluaran perkapita penduduk di Maluku masih rendah, itu berarti bahwa masih perlunya upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk maupun ekonomi keluarga melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat hingga bantuan modal usaha bagi kelompok-kelompok usaha produktif.
Jika melihat lebih jauh ke tingkat kabupaten/kota di Maluku, Kota Ambon merupakan daerah yang memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 80,24, sedangkan terendah ada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan IPM 60,64.
Secara umum IPM setiap kabupaten dan kota di Maluku memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh, namun disparitas antar daerah dengan IPM tertinggi dan terendah terlihat cukup jauh. Situasi ini tentu tidak dapat dipungkiri, mengingat kota sudah pasti memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kabupaten.
Kota Ambon sebagai Ibu kota Provinsi Maluku secara fisik memiliki berbagai macam fasilitas disertai kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sebaliknya Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten pemekaran yang masih minim dalam ketersediaan fasilitas dan akses layanan publik.
Melihat kembali IPM secara nasional yang menempatkan Provinsi Maluku pada rangking ke-26, harusnya menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan kualitas penduduk disamping pembangunan infrastruktur.
Pemerintah boleh bangga dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terlihat secara fisik dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, namun akan menjadi kegagalan yang fatal ketika pembangunan manusia kurang mendapat perhatian, dan untuk memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama.
Penulis adalah : Kasubid Analisis Dampak Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
