Ambon, Tribun Maluku. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Kudamati Ambon, dr Nasaruddin Pirgi tinggalkan hutang obat-obatan sebesar Rp 12 miliar dan hutang itu ada pada 30 Apotik di Kota Ambon juga di luar Provinsi Maluku.
Temuan ini saat Sekertaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welem Daniel Kurnala melakukan blusukan di RSUD Dr. Haulussy Ambon Rabu kemarin (20/11/2024), untuk melihat dari dekat pelayanan kepada setiap warga negara yang berobat di RS milik Pemerintah Provinsi Maluku tersebut.
Kurnala mengakui masih terdapat kekurangan yang harus diperhatikan, salah satunya hutang obat-obatan dari mantan direktur sebelumnya, yakni dr. Nasaruddin.
Akibat hutang itu , Plt. Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, dr Novita Nikijuluw mengambil kebijakan membayar secara cicilan Rp 5 miliar dan sisa Rp 7 miliar pihak RDUD Haulussy harus melunasinya dalam tahun 2024 ini.
“Dia juga menyinggung Soal tunjangan kinerja para pegawai (TPP). Ini diperlukan sinergitas antara semua pihak sehingga sistem pelaporan terakurasi dengan baik dan itu yang menjadi atensi kita,” ujarnya disela-sela blusukan itu.
Kurnala mengapresiasi kinerja baik dari tim work RSUD Haulussy Ambon serta mengajak masyarakat untuk berobat di RS tersebut.
“Saya melihat ada perubahan besar dari tata kelola manajemen, jadi baiknya masyarakat datang dan berobat di rumah sakit ini,” pintanya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, Kurnala berkewajiban untuk terus memantau kinerja pada RS Haulussy, dan bertekad ke depan akan membantu memperbaiki manajemen rumah sakit termasuk, fokus memonitor serta mengoptimalkan perubahan anggaran yang cukup, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebelum Kurnala melakukan pertemuan dengan para dokter dan pihak manejemen rumah sakit, ditemani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Promal, Yan Aslian Noor, Plt Direktur dan para Wadir, serta Humas RS. Dr. Haulussy. Termasuk meninjau proyek rehabilitasi rumah sakit yang kunjung tak selesai sampai memasuki akhir tahun 2024 ini.
Proyek yang berasal dari APBN itu dikerjakan oleh salah satu kontraktor menelan anggaran puluhan milyar rupiah. Tapi sayangnya proyek dibawah pengawasan kementerian PUPR ini belum menunjukkan perubahan berarti,” kesal Politisi Partai Perindo Maluku itu.
