Ambon, Tribun Maluku: Setelah Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa dilantik menjadi Gubernur Maluku periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto yang sesuai rencana tanggal 6 Februari 2025, akan membentuk tim terpadu untuk menegakkan aturan/regulasi di bidang perikanan.
Lewerissa berjanji akan meminta kepada pemerintah pusat (Pempus) agar menegakan aturan dalam penangkapan ikan terukur (PIT) pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Maluku.
Dia mencontohkan, pada WPP 718 di perairan laut Arafura banyak kapal yang melakukan aktivitas penangkapan dan perusahaan kapal-kapal tersebut berada di luar Maluku, dengan kapasitas di atas 30 Groos Ton (GT).
“Hasil tangkapan mereka juga tidak pernah tercatat baik itu berupa ikan, udang, cumi maupun biota laut lainnya yang harus di bayar kepada Negara dan daerah,” kata Lewerissa di Ambon belum lama ini.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini maka setelah dilantik menjadi Gubernur Maluku periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto, akan membentuk tim terpadu untuk menegakkan aturan/regulasi.
“Jadi saya akan meminta kepada pemerintah pusat (Pempus) agar menegakan aturan dalam penangkapan ikan terukur (PIT) dan mewajibkan semua kapal yang melakukan aktivitas penangkapan langsung ke pelabuhan ikan, sehingga dapat dikontrol langsung oleh otoritas yang berwenang. Kalau tidak begini, kita tidak akan dapat manfaat apa-apa, dana bagi hasil perikanan tidak ada. Kita sih terbuka. Kita merupakan bagian dari NKRI, tapi monggo kalau datang patuhi aturan. Kita juga minta kepada Pempus agar tidak melakukan relaksasi aturan artinya harus menegakan aturan itu,” tegasnya.
Terkait hal ini, Lewerissa meminta dukungan dari seluruh komponen masyarakat Maluku dan melihatnya sebagai isu utama bahwa, kekayaan Maluku selama ini di ekstrak tanpa ada kontribusi terbaik yang pantas dan wajar untuk kepentingan Maluku.
“Ini yang harus kita perjuangkan bersama untuk memastikan situasi ini harus dirubah,” pintanya.
Tim terpadu yang akan dibentuk kata Lewerissa, terdiri dari semua otoritas terkait baik Pol Air, TNI AL, Dinas Perikanan, Bakamla, serta instansi lainnya untuk melakukan pengawasan secara ketat agar penangkapan ikan di WPP bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi daerah ini.