Saumlaki, Tribun-Maluku.Com, – Junardi Matdoan, Presiden Mahasiswa Universitas Lelemuku Saumlaki (Unlesa), menyuarakan kekecewaan yang mendalam terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Dalam orasi yang berapi-api di depan Gedung DPRD setempat, Senin (1/9/2025), Matdoan menegaskan bahwa sektor pendidikan sama sekali tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.
Aksi yang dihadiri berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mahasiswa ini disebutnya sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tidak memihak rakyat.
“Kami pecinta kedamaian, bukan biasa beraksi di jalan. Tapi penderitaan rakyat yang kian mencekik memaksa kami untuk bersuara lantang,” tegas Matdoan.
Meski menyampaikan apresiasi kepada Polres Tanimbar yang telah memberikan ruang aman untuk beraspirasi, Matdoan justru menyoroti peran DPRD.
Ia menagih janji wakil rakyat untuk sungguh-sungguh memperhatikan kondisi nyata masyarakat, bukan hanya duduk di kursi empuk.
Dengan nada prihatin, Matdoan menggambarkan betapa mirisnya nasib mahasiswa Unlesa, banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Ada mahasiswa yang sudah yatim, kehilangan tulang punggung keluarga, tetapi perhatian dari pemerintah nihil. Padahal, konstitusi dengan jelas mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Pria itu pun melontarkan sindiran pedas. “Pemerintah kerap menyebut mahasiswa di perantauan sebagai aset bangsa. Faktanya, Unlesa telah melahirkan banyak ASN yang mengabdi di tanah ini. Lalu, mengapa kami yang di sini justru diabaikan?”
Di akhir orasinya, Matdoan menekankan bahwa pembangunan sumber daya pendidikan adalah pondasi utama kesejahteraan masyarakat Bumi Duan Lolat.
Pemerintah dan DPRD diminta untuk tidak memalingkan muka dari tanggung jawab ini.
