Tual, Tribun Maluku; Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah nonsengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari.
Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan dismissal di MK.
“Dan saya melapor kepada Pak Presiden. Dan saya menyampaikan, beliau memilih tanggal 20 [Februari], hari Kamis,” kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (3/2) kemarin.
Menurut Tito, pelantikan kepala daerah itu akan melibatkan total 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di MK, ditambah kepala daerah yang sudah diputuskan lewat sidang dismissal yang dipercepat pada 4-5 Februari.
“Jadi dengan demikian, kami menegaskan bahwa pelantikan sesuai UU, itu adalah di Ibu Kota Negara, berarti di Jakarta. Dan dilaksanakan serempak oleh Bapak Presiden, untuk para gubernur, bupati, wali kota yang non sengketa 296, ditambah dengan dismissal, kita tidak tahu berapa jumlahnya,” ujar Tito.
“Nah, ini kira-kira rencana. Sekali lagi pelantikan serentak itu direncanakan tanggal 20 Februari di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta. Namun masalah tempatnya, karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar, sehingga sedang diperhitungkan tempatnya,” imbuhnya.
Dengan pernyataan Mendagri teriak jadwal pelantikan tersebut, membuat Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tual mulai ketar ketir. Pasalnya, sejumlah ASN diduga terlibat pada Politik praktis pada pemilihan walikota tual tahun 2024 lalu.
Maka hal ini akan dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan evaluasi oleh Walikota Hi. A. Yani Renuat dan Wakil Walikota Tual, Hi. Amir Rumra yang akan dijadwalkan ikut pelantikan pada Februari 20 nanti.
