 |
| Drs. Agus Sukiswo, Ak. M.M (No. 4 dari kiri) |
AMBON Tribun-Maluku.com- Nuansa koordinasi antara Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon cukup baik, dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat serta mensukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Inspektur Utama BKKBN Pusat, Drs. Agus Sukiswo, Ak. M.M kepada wartawan di Ambon, usai mengunjungi Pelayanan KB Gratis di Balai Penyuluhan KB Kec. Baguala di Terminal Transit Passo Ambon, Selasa (31/7/2018).
“Saya kemarin (Senin 30 Juli) ke BKKBN Provinsi Maluku dan hari ini Selasa 31 Juli ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon terdapat nuansa koordinasinya cukub bagus,”kata Agus Sukiswo.
Menurut Sukiswo, lebih nyata lagi dari hasil kunjungannya saat pelayanan KB, banyak yang tidak mau kehilangan Drs. Djufry Assegaff Kepala Perwakilan BKKBN Promal yang memasuki purna bakti, karena kerjasama yang cukup mengayomi program KKBPK.
Pemerintah Pusat sudah membuka perhatiannya pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu semua yang diusulkan di Bappenas dan Kementerian Keuangan, untuk DPPKB Kota Ambon mendapat jumlah dana Rp.2 Milyar lebih.
“Jadi kebutuhanya selalu dipenuhi oleh Pusat karena program KKBPK betul-betul dampaknya pada pegendalian penduduk cukup tinggi, termasuk semua kabupaten/kota di Maluku juga mendapat porsi sesuai kebutuhan masing-masing,”ucapnya.
Dikatakan, prinsip akuntabilitas sudah dipenuhi dan transparan sehingga masyarakat di Kota Ambon perlu mengawal penggunaan anggaran-anggaran di maksud.
Kendala antara pusat dan daerah terkait dengan pengelolaan Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang jumlahnya di seluruh Indonesia 15.300 orang telah dialihkan ke Pusat.
 |
| Pelayanan KB Gratis |
“Jadi kita keluarkan Peraturan Kepalal BKKBN terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan termasuk tunjangan kinerja PKB dan PLKB, dikelola oleh Bupati/Walikota,”katanya.
Soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tahun 2017 lalu diraih oleh BKKBN Pusat kata Agus Sukiswo, kedatangannya ke Maluku guna memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mempertahankan WTP.
BKKBN Pusat selama tiga tahun berturut-turut 2014 sampai 2016 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun dengan koordinasi dan kerjasama yang baik maka tahun 2017 lalu mendapat WTP.
Sukiswo optimis, tahun 2018 ini BKKBN juga akan mendapat WTP, karena program Presiden Joko Widodo tahun 2019 semua kementerian harus WTP.(TM02)
