Ambon, Tribun Maluku: BPJS Kesehatan selalu berupaya meningkatkan kolabprasi dan sinergitas dengan seluruh instansi dan pemangku kebijakan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Salah satunya pada kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya, yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon pada Rabu (06/11/2024) lalu.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu Hakim mengatakan kegiatan ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat untuk memastikan seluruh masyarakat telah terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN.
“Forum ini dilaksanakan agar komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan bisa tercapai. Demi meningkatkan status kepesertaan JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya tentu saja akan sangat membutuhkan partisipasi pemerintah daerah,” ujar Harbu.
Lebih lanjut, Harbu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya karena sudah mendukung implementasi Program JKN.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung secara penuh keberhasilan Program JKN. Saat ini kondisi kepesertaan JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah mencapai 98% dari total jumlah penduduk,” ucapnya.
Dengan begitu, ia berharap baik pemerintah daerah maupun BPJS Kesehatan dapat mempertahankan jumlah kepesertaan aktif yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Dengan ini saya harap kami dapat bekerja sama dalam meningkatkan dan mempertahankan jumlah kepesertaan aktif sehingga terwujudnya keberhasilan Program JKN yang memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucapnya.
Harbu menambahkan, ada beberapa hal yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Kami mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, agar pemanfaatan antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN tetap diimplementasikan setiap saat,” harapnya.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiakur, Jimmy Sindahanis mengakui mengalami sedikit kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
“Kami memang memiliki kendala untuk pelayanan karena tidak memiliki dokter spesialis dan dokter obgyn akan selesai kontraknya. Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah berkoordinasi dengan universitas hasanudin terkait pemenuhan dokter melalui Program PPDS. Sedangkan untuk pemanfaatan sistem antrean online, kami terkendala jaringan di fasilitas kesehatan sehingga capaiannya belum optimal,” ungkap Jimmy.
Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya, Ronaldo S. Noach mengapresiasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang telah berjalan dengan baik selama ini.
“Apresiasi yang sebesar-besarnya juga kepada pihak BPJS Kesehatan atas kerja sama selama ini. Kami juga berkomitmen menambah alokasi anggaran pada tahun 2025, yang sebelumnya 1,2 miliar menjadi 1,7 miliar. Kami berharap dengan adanya penambahan anggaran pada tahun 2025, jaminan layanan kesehatan ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Maluku Barat Daya, Joana F. M. Norimarna juga mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan kepada peserta JKN terkait data dukcapil.
“Salah satu hal yang dapat kami optimalkan yaitu berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur untuk pendaftaran bayi baru lahir, dengan menyediakan layanan penerbitan kartu keluarga,” ucapnya.
