Ambon, Tribun Maluku: Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk mendukung penuh tercapainya cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam Kegiatan Silaturahmi dan Audiensi bersama Kepala Cabang Ambon BPJS Kesehatan, Kamis (13/03/2025).
Menurut Bodewin, kegiatan audiensi dan evaluasi seperti ini sangat penting untuk monitoring pelaksanaan Program JKN yang telah berlangsung selama ini.
“Pertemuan seperti ini penting bagi kita. Kita dapat membahas program-program yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dan dapat menentukan langkah strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga kita dapat memastikan seluruh masyarakat Kota Ambon telah memperoleh layanan kesehatan yang maksimal,” ujar Bodewin.
Bodewin juga menambahkan terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kota Ambon.
“Data Kepesertaan Program JKN bagi masyarakat kurang mampu mengacu pada DTKS Kota Ambon. Untuk itu agar kita dapat memastikan bahwa masyarakat yang menjadi peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) memang betul-betul menerima bantuan tersebut,” jelas Bodewin.
Bodewin juga menjelaskan agar proses verifikasi data DTKS ini dapat dilakukan dengan baik dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat Kementerian Sosial.
“Data DTKS ini jika prosesnya sudah terverifikasi dengan benar dari tingkat RT/RW sampai ke Kementerian Sosial, maka data masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran itu pasti valid,” ucap Bodewin.
Bodewin juga menyoroti tentang pelayanan kesehatan di Kota Ambon.
“Terkait fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kota Ambon, kami selalu berupaya agar berada dalam keadaan yang optimal. Bahkan saya menginginkan agar setiap desa atau kelurahan mempunyai satu puskesmas. Kalau pun tidak harus puskesmas, maka minimal puskesmas pembantu. Kita juga berharap agar Pemerintah Kota Ambon memiliki rumah sakit sendiri walaupun tipe D. Sehingga bisa lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus juga sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ambon,” jelas Bodewin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dokter Wendy Pelupessy menambahkan terkait 21 Puskesmas yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2025.
“Di Kota Ambon, ada 21 Puskesmas yang akan menerapkan BLUD pada tahun 2025, dengan adanya BLUD maka dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan mendukung kualitas pelayanan kesehatan,” tutur Wendy.
Kepala Cabang Ambon BPJS Kesehatan, Harbu Hakim memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Ambon atas kontribusi aktif dan dukungannya terhadap implementasi dan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Ambon sehingga program JKN bisa berjalan dengan baik.
“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, Bapak sudah menerima kunjungan silaturahmi kami. Sekaligus kami hendak berkoordinasi mengenai beberapa hal terkait pelaksanaan Program JKN di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon,” ucap Harbu.
Harbu menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi sebuah wadah untuk kita semua menyalurkan aspirasi, berdiskusi dan bersinergi demi optimalisasi Program JKN.
“Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan rekrutmen peserta Program JKN segmen pegawai swasta. Yang pertama, optimalisasi Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2016 tentang kewajiban kepesertaan JKN dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Ambon. Dan yang kedua yaitu menerapkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Pemkot Ambon,” ujar Harbu.
Mengakhiri perbincangan tersebut, Harbu mengatakan bahwa akan membantu terkait dukungan data dari BPJS Kesehatan.
“Jika memerlukan dukungan data dari BPJS Kesehatan maka akan kami siapkan, selama kami mempunyai data tersebut,” ujar Harbu.
