Close Menu
Tribun Maluku | Berita Maluku Terkini
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Tribun Maluku | Berita Maluku Terkini
    • Indeks Berita
    • Berita Pilihan Redaksi
    • Seputar Maluku
      • Maluku
      • Pertanian
      • Politik
      • Pemerintahan
      • Pendidikan
      • Kesehatan
      • Ekonomi
      • Seni dan Budaya
      • Olahraga
      • Opini
      • Artikel
    • Lintas Daerah
      • Ambon
      • Maluku Tengah
      • Aru
      • Buru
      • Buru Selatan
      • Seram Bagian Barat
      • Seram Bagian Timur
      • Maluku Barat Daya
      • Maluku Tenggara Barat
    • Tual
    • Maluku Tenggara
    • Redaksi
    • Hubungi Kami
    • Hak Jawab
    Tribun Maluku | Berita Maluku Terkini
    Home » Politik » PDI Perjuangan Maluku Tegaskan Arah Politik Maritim: Membangun Kemandirian Ekonomi dari Laut

    PDI Perjuangan Maluku Tegaskan Arah Politik Maritim: Membangun Kemandirian Ekonomi dari Laut

    Pewarta Daud Rumalatu3 November 2025
    Press

    Ambon, Tribun Maluku. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menegaskan arah politik pembangunan lima tahun ke depan akan berfokus pada penguatan kedaulatan maritim dan kemandirian ekonomi berbasis laut.

    Arah baru ini dirumuskan dalam tema perjuangan partai, yakni “Membangun Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Nancy Purmiasa, menyampaikan hal itu dalam Konferensi Pers bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, di Kantor DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (3/11/2025).

    Menurut Nancy, tema tersebut merupakan turunan langsung dari arah politik nasional partai setelah Kongres V PDI Perjuangan di Jakarta, yang menegaskan kembali pentingnya pembangunan berbasis maritim sebagai pilar utama menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

    Nancy menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan berulang kali mengingatkan bahwa kesalahan pembangunan selama ini adalah terlalu berorientasi pada daratan, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

    Nancy menilai, pendekatan pembangunan berbasis daratan tidak relevan bagi daerah kepulauan seperti Maluku, yang 93 persen wilayahnya berupa laut dan hanya 7 persen daratan.

    Karena itu, ia menegaskan bahwa Maluku harus menjadi pelopor pembangunan yang bertumpu pada potensi kemaritiman.

    Dikatakan, sudah saatnya Maluku membangun dari laut dan tidak lagi bergantung pada dana pusat, karena potensi laut merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.

    Arah politik ini akan menjadi pedoman bagi seluruh fraksi PDI Perjuangan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku untuk memperjuangkan kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan maritim yang berkeadilan.

    Menurutnya, semua sektor pembangunan  mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi rakyat harus terintegrasi dalam konsep kemandirian maritim.

    Nancy mencontohkan masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah tertinggal (3T) di Maluku yang sulit mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Karena itu, pembangunan harus berpihak pada kebutuhan masyarakat pesisir dan kepulauan.

    Ia menegaskan, pelayanan kesehatan harus dibangun dengan mempertimbangkan kondisi geografis masyarakat pulau kecil.

    Sementara itu, pendidikan perlu dikembangkan berdasarkan potensi kelautan yang ada.

    Fokus pembangunan lima tahun ke depan, kata Nancy, adalah membangun kesejahteraan dari laut. Arah politik ini sejalan dengan cita-cita Bung Karno untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk membangun Maluku dari laut karena laut adalah masa depan daerah dan bangsa.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa pergantian sejumlah Ketua DPC PDI Perjuangan di Maluku semata-mata merupakan bagian dari proses regenerasi dan penyegaran organisasi, bukan karena faktor subjektif.

    Benhur menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan mekanisme partai, bukan karena rasa suka atau tidak suka terhadap individu tertentu.

    Ia menambahkan, sesuai peraturan partai, setiap DPC dapat mengusulkan dua nama calon ketua kepada DPD. Namun, DPD PDI Perjuangan Maluku memilih menghormati hasil kerja tim penjaringan (GAC) dan keputusan final Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    DPD, kata Benhur, menghargai proses yang dilakukan oleh GAC karena hasilnya terintegrasi langsung dengan sistem administrasi partai dan DPP. Dengan demikian, keputusan yang keluar sudah bersifat final di tingkat pusat.

    Benhur menilai penyegaran kepengurusan penting untuk memastikan partai tetap adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan baru, seperti kemiskinan, pangan, dan gizi anak.

    Ia menegaskan, partai membutuhkan pemimpin-pemimpin produktif yang mampu bersuara membela rakyat, karena mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Regenerasi, menurut Benhur, merupakan hal wajar dalam partai politik yang sehat.

    Sebagai contoh, dirinya sendiri yang siap digantikan apabila sudah menjabat beberapa periode, karena partai harus memberi ruang bagi generasi penerus.

    Benhur juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-68 Kota Masohi  dan mengingatkan pentingnya warisan sejarah Bung Karno dalam membangun dasar pembangunan nasional.

    Benhur mengatakan, Bung Karno pernah menyebut bahwa Ambon akan berkembang pesat di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah perlu menyiapkan diri menghadapi perubahan tata ruang dan perkembangan wilayah, termasuk kemungkinan pemindahan ibu kota provinsi.

    Ia menilai, Maluku memiliki potensi besar sebagai pusat penelitian dan pengembangan sumber daya laut nasional, karena wilayahnya yang luas dan terdiri dari banyak pulau dengan kekayaan alam yang melimpah.

    Benhur menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Maluku merupakan laboratorium besar bagi penelitian geografi dan sumber daya laut Indonesia yang harus dijaga dan dikembangkan.

    Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email Copy Link
    Berita SebelumnyaKesigapan POPT di Maluku Dukung Target Produksi Padi 5,1 Ton GKP/Ha Tahun 2025
    Berita Selanjutnya DPD PDIP Perkenalkan Kepengurusan Baru dan Ketua DPC Kabupaten/Kota Se-Maluku

    Berita Terkait

    Posko

    Toilet Terbatas Hingga Calo Tiket, DPRD Maluku Soroti Pelabuhan  Yos Sudarso Jelang Nataru

    Buru

    Tuding Dugaan Illegal Logging di Teluk Kayeli, Dua Anggota DPRD Buru Dinilai Cari Sensasi

    Hub

    Wamenhub: Anggaran Sisa 2025 Fokus Untuk Maluku

    Screenshot 2025 12 08 01 32 12 52 c0d35d5c8ea536686f7fb1c9f2f8f274 copy 990x679 1

    Ketua DPW PKS Maluku Buka Rakerwil, PKS Tidak Boleh Lagi di Pinggir, Saatnya Tampil Memimpin

    Komisi II 1

    Komisi II DPRD Maluku Soroti Pengadaan Mesin Kapal: Nelayan Buru Selatan Butuh Enduro 15 PK

    Wajo o

    Komisi III DPRD Maluku Akan Pantau Arus Mudik Nataru 2025-2026 di Seluruh Titik Penyeberangan

    Tambahkan komentar
    Tinggalkan Balasan

    Ikuti Kami
    • Facebook 9.606
    • Twitter 2.691
    • Instagram 972
    • YouTube 354
    • LinkedIn 97
    • Telegram 583
    • WhatsApp
    Berita lainnya

    Mancanegara Hingga Presiden RI Cara Widya Pratiwi Kenalkan Tenun Tanimbar

    Sering Terjadi Bentrok, BEM Nusantara Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Maluku

    Tribun Maluku | Berita Maluku Terkini
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest
    • Redaksi
    • Hubungi Kami
    • Ketentuan Penggunaan
    • Kebijakan Privasi
    • UU Pers dan Pedoman Media Siber
    • Hak Jawab
    © 2025 Tribun Maluku

    Ketik diatas dan tekan Enter untuk mencari. tekanEsc untuk membatalkan.