Ambon, Tribun Maluku. Rekrutmen pelatih dan atlit Taekwondo Indonesia (TI) Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Maluku sarat dan penuh Nepotisme.
Betapa tidak, rekrutmen pelatih dan atlit untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) beberapa waktu lalu, itu tidak di ketahui oleh Ketua Taekwondo Maluku, Hengky Pelata.
“Jujur saya sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) TI tidak mendapat pemberitahuan terkait rekrutmen pelatih dan atlit itu,” kata Hengky Pelata pada wartawan di DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon , Senin (18/09/2023).
Dikatakan, yang miliki atlit itu saya, kalau atlit yang di kirim mengikuti kejuaraan seperti POPNAS kemarin tidak memiliki standar.
Karena kewenangan saya itu selain mereka adalah atlit saya, juga saya punya kewenangan menandatangani Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang disebut Sertifikat atau Sabuk.
Menurut Pelata, pelatih yang di angkat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora ) itu bukan rekomendasi dirinya sebagai Ketua Pengprov dan semua itu akan di evaluasi.
“Rekrutmen pelatih dan atlit PPLP itu harus berdasarkan asas keadilan dan juga dari sisi kwalitas mereka. Jangan asal like and deslike atau ada hubungan-hubungan kedekatan antara atlit, pelatih dengan mereka yang ada di Dispora Maluku itu, kesalnya.
Sudah hampir lima tahun ini kegiatan-kegiatan di cabang olah raga (Cabor) yang dihasilkan oleh PPLP perlu di evaluasi orang-orangnya .
Rekrutmen di PPLP itu yaitu teleskoting atau rekrutmen di tahun depan nanti harus di lakukan merata di semua wilayah kabupaten dan kota.
“Rekrutmen itu juga harus dengan satu syarat bahwa dia layak atau tidak, jangan ada Nepotisme di sini dong, karena Taekwondo masih ada Nepotisme,” ujar Pelata yang juga Anggota Komisi IV DPRD Maluku mitra Dispora Maluku.
Proses rekrutmen ini juga di biayai oleh APBN juga APBD lewat Dispora Maluku.
“Rekrutmen ini tidak saya ketahui dan ini merupakan sesuatu yang buruk dan harus di tinggalkan untuk masa depan Cabor dan pengembangan Olah raga di Maluku,” ucapnya.
Ditegaskan, kenapa harus di bilang Nepotisme, karena dalam rekrutmen atlit harus merata di wilayah kabupaten dan kota.
Dalam rekrutmen itu Dispora harus didampingi oleh para pelatih yang betul-betul di rekomendasi oleh Pengprov TI Maluku, mendampingi dalam melakukan teleskoting atlit-atlit di kabupaten dan kota.
“Ini tidak jalan, tiba-tiba pelatih ini dekat dengan orang di dalam, tiba-tiba sudah rekrut pelatih tanpa sepengetahuan kami dan kami tidak tau sampai hari ini,” herannya.
“Jujur saja waktu keberangkatan ke POPNAS beberapa waktu yang lalu itu kami tidak mau tanda tangan, karena syarat mereka bertanding harus mendapat direkomendasi Ketua Pengprov, tapi karena kecintaan saya kepada anak-anak Maluku, makanya saya menandatangi surat itu, dan ini terakhir agar tidak terulang lagi,” tutup Politisi Hanura Maluku Dapil MBD dan KKT itu.
