AMBON Tribun-Maluku.com- Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) yang berkualitas dengan indikator kualitas pelayanan harus menjadi patokan kita bersama.
Apalagi dikaitkan dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang Kesehatan, yang mana menata ulang kembali berbagai sistem pelayanan KB/KR, sekaligus dapat meningkatkan akses dan kualitas KB/KR di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku dan Kota Ambon.
Demikian sambutan Deputi Bidang KB/KR BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc. Dip.Com pada acara Talk Shouw Promosi Pelayanan KB/KB Berkualitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, bersama mitra kerja tahun 2018 bertempat di halaman Ambon City Center (ACC) Passo Ambon, Rabu (31/10/2018).
Menurut Dwi Listyawardani, awal tahun 2019 kita harus mencapai Universal Recovery artinya; seluruh penduduk di manapun berada termasuk di Maluku dan Kota Ambon sudah harus memiliki kartu BPJS.
Untuk Provinsi Maluku kepesertaan BPJS sekitar 81,1 persen dan sekitar 19 persen penduduk di Maluku belum memiliki ASKES dengan kepemilikian BPJS Kesehatan.
“Oleh karena itu, harus kita kejar karena awal tahun 2019 semua orang harus mempunyai ASKES BPJS Kesehatan,”ucapnya.
Apabila sudah memiliki ASKES pelayanan kesehatan, maka sebagian besar bisa dilayani di lokasinya masing-masing, dengan pembiayaan pelayanan medis sudah bisa di klaim ke BPJS Kesehatan.
Ini adalah sebuah mekanisme yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang, Peraturan Presdien, bahkan Peraturan Menteri Kesehatan RI.
“Apabila bapak/ibu sudah memiliki kartu kepesertaan BPJS maka KB-nya pun dapat dilakukan secara gratis dan tidak boleh dibayar, dan alat kontrasepsinya disiapkan oleh BKKBN,”ulasnya.
Diharapkan, melalui pertemuan ini berbagai upaya dapat diwujudkan dan petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.(TM02)