MASOHI Tribun-Maluku.com- Pembangunan rumah susun II (Rusun II) di Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2018, yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku, sudah sesuai mekanisme dan dipastikan rampung bulan Desember 2018.
“Dari metode pekerjaan Rusun II ini sudah sesuai mekanisme bahkan bisa rampung bulan Desember 2018,”kata Piter Pakabu, ST. M.Si di Masohi, Selasa (4/9).
Menurut Pakabu, secara aturan sejauh ini belum ada kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan pengelola jasa konstruksi. Dalam proses pekerjaan ini mungkin saja hanya sedikit keterlambatan karena curah hujan yang sering terjadi dan material yang terkadang terlambat.
Prospek pekerjaannya sudah sesuai dengan mekanisme dan konstruksi yang ditetapkan. Walaupun curah hujan namun tidak mempengaruhi pekerjaan tersebut, sehingga material seperti pasir, semen, batu pecah maupun material lainnya yang kurang secepatnya akan diatasi guna kelancaran pekerjaan.
“Saya sudah katakana kepada pihak pengelola pekerjaan kalau material sudah berkurang maka secepatnya diusahakan, dan apa yang disampaikan selalu diperhatikan dan di lakukan oleh pihak kontraktor pelaksana,”ucapnya.
Dalam proses pekerjaan dan pelaksanaannya pihak kontraktor pelaksana maupun konsultan selalu bekerja sama serta melakukan pengawasan secara permanen dan transparan.
Dari perkembangan pekerjaan saat ini pembangunan Rusun II di Masohi sudah mencapai 60 persen, sehingga Pakabu optimis sampai bulan Desember 2018 semuanya sudah rampung.
Dikatakan, selain Rusun ada juga pembangunan Rumah Swadaya dan Rumah Khusus (Rusus) bagi masyarakat di Maluku. Namun, di Kabupaten Malteng belum ada pembangunan Rumah Swadaya dan Rusus karena belum ada proposal dari Pemkab setempat, yang disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Sebagai KaSatker, Pakabu siap membantu dan memperjuangkan program Rumah Swadaya dan Rumah Khusus jika ada proposal dari Pemkab Malteng kepada Kementerian PUPR, karena semuanya ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo.(TM08)
